Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Pimpinan MPR, DPR, DPD Bahas Keamanan Pelantikan Presiden | Sunday 12 Oct 2014 02:04:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI siap menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pimpinan di tiga lembaga parlemen tersebut membahas bersama konsep keamanan terpadu di komplek parlemen Senayan.

Rapat Pimpinan MPR, DPR dan DPD dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto di Ruang Rapat Pimpinan
...

Lembaga Penegak Hukum Jangan Tebang Pilih | Friday 10 Oct 2014 20:40:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, lembaga penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan seseorang. Bahkan, pejabat negeri ini di lingkup eksekutif, yudikatif, maupun legislatif pun harus diproses secara hukum, jika diduga melakukan tindakan korupsi.

Hal itu ia sampaikan usai
...

Pembahasan RUU Akan Lebih Selektif | Thursday 09 Oct 2014 14:39:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, usulan perlunya melakukan amandemen terhadap 122 UU merupakan masukan yang sangat bagus. Usulan itu akan diteliti dan dikaji dengan mengundang Baleg untuk sinkronisasi, kordinasi dan pembahasan lebih lanjut. Ada beberapa UU yang harus disesuaikan dan ada sejumlah RUU yang tertunda dan per ...

Zulkifli Hasan dari KMP Terpilih Ketua MPR Baru | Wednesday 08 Oct 2014 10:13:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui proses voting yang melelahkan, akhirnya politisi PAN Zulkifli Hasan sebagai pemenang dan terpilih sebagai Ketua MPR RI yang baru periode 2014-2019. Ia terpilih lewat Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP) oleh 5 fraksi dengan 347 suara. Sedangkan Oesman Sapta Odang meraih 330 suara lewat Paket A yang ...

Ketua DPR Janji Buka Akses Informasi Parlemen | Wednesday 08 Oct 2014 00:01:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto berjanji akan membuka akses informasi seputar kegiatan parlemen seluas-luasnya kepada masyarakat dan media massa. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Press Room DPR-RI, Gedung Nusantara III, Selasa (7/10).

“Nanti akan kita buat counter desk untuk menampung aspirasi masyarakat, apakah itu menyangk
...

Hujan Interupsi dan Memanas Warnai Sidang Paripurna MPR | Tuesday 07 Oct 2014 15:07:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara Maimanah Umar dari DPD didampingi anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ade Rezki Pratama yang beragendakan pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019 Selasa (7/10) yang diprediksi lancar ternyata dihujani interupsi.

Penundaan jadwal Sidang selama sehari untuk memberikan kesem
...

Banyak yang Salah Kaprah | Saturday 04 Oct 2014 14:55:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI yang sekaligus sebagai putra Proklamator, Guruh Soekarno Putra mengatakan telah banyak salah kaprah yang terjadi di negeri ini. Salah satu hal utama yang menurutnya salah adalah konstitusi negeri ini. Tepatnya UUD 1945 yang pada tahun 2002 sudah diamandemen sebanyak 4 kali.

“Itu sudah kebablasan, dan menuru
...

555 Anggota Dewan DPR-RI 2014-2019 Diambil Sumpahnya, 5 Ditunda | Wednesday 01 Oct 2014 23:17:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 555 dari 560 anggota DPR-RI terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, Rabu (1/10) siang, dalam sidang paripurna DPR-RI diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali. Sedangkan 5 (lima) anggota DPR-RI terpilih lainnya ditunda pelantikannya setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirimkan surat kepad ...

DPR dan Pemerintah Sepakati APBN 2015 | Wednesday 01 Oct 2014 14:46:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Pembahasan RAPBN dibahas secara intensif selama satu bulan oleh Badan Anggaran DPR RI. RAPBN ini bersifat baseline, karena berada pada masa transisi pemerintahan, sehingga dapat memberikan ruang ...

DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014 | Tuesday 30 Sep 2014 07:34:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna memutuskan untuk membatalkan pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Umum 2014. Pasalnya, dengan waktu yang tersisa, akan sangat mendesak bagi Pansus untuk melaksanakan waktu kerjanya. Awalnya, Pansus ini akan bertugas untuk menyelidiki berbagai permasalahan pada pelaksanaan Pemilu 2014.

“Kita putuskan, tidak
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]