| Legislatif |
|
|
| |
| Pendidikan Akademis Menteri Juga Penting | Tuesday 28 Oct 2014 10:14:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih menilai positif pembentukan Kabinet Kerja yang telah disusun oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga Pemerintahan Jokowi dapat langsung bekerja. Meski demikian, ada catatan yang dinilai akan berpengaruh terhadap masyarakat ke depannya. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria, Senin ... Berita Selengkapnya |
| Apresiasi Susunan Kabinet Kerja, DPR Akan Kawal Presiden Jokowi | Monday 27 Oct 2014 15:39:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat melalui ketua umum Setya Novanto mengapresiasi susunan Kabinet Kerja dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Setya apa yang terjadi sepekan terakhir pada perubahan nama calon menteri itu merupakan hak prerogative Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apresiasi DPR diberikan usai pelantikan pa ... Berita Selengkapnya |
| RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas | Thursday 23 Oct 2014 04:23:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan tugas sebagai anggota Komisi III. Salah satu misi penting yang ingin dituntaskannya pada periode lima tahun ke depan adalah menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"I ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat | Monday 20 Oct 2014 21:31:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. Pasalnya, masih ada cara lain selain menaikkan BBM yaitu dengan melakukan penghematan dan konversi BBM yang gencar.
"Tantangan berikutnya yaitu kita harus mulai menerima kenyataan mencabut subsidi BBM itu kalau tidak ada konversi BBM memadai maka t ... Berita Selengkapnya |
| Dewan Ajak Media Bangun Parlemen Modern | Friday 17 Oct 2014 22:40:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peran dan fungsi Media massa mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Kemerdekaan 1945 hingga masa reformasi saat ini. Sejalan dengan tuntutan dan buah dari reformasi, media massa pun kini mendapatkan kebebasan untuk dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, terutama menjadi alat kontrol sosi ... Berita Selengkapnya |
| Dua Kubu di Parlemen Akan Munculkan Check and Balances Yang Bagus | Friday 17 Oct 2014 00:38:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam sebuah proses politik munculnya dua kubu di parlemen dimana satu pihak mendukung pemerintah (eksekutif) dan kelompok lain mendukung lembaga legislatif, sebagai hal yang wajar. Di Indonesia ini masalah yang baru, tetapi di negara lain AS dan negara-negara Amerika Latin telah melaksanakan ini. “Hal seperti ini terjadi d ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Minta Maaf kepada Presiden SBY | Thursday 16 Oct 2014 13:03:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan Silaturahmi Pimpinan MPR, DPR dan DPD dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta berlangsung hangat, penuh kekeluargaan. Kesempatan yang baik tersebut digunakan Pimpinan DPR untuk menyampaikan ucapan maaf.
"Pak Fahri dan Pak Zul juga tadi minta maaf kalau Presiden SBY sering dikritik di ... Berita Selengkapnya |
| Ismail A Jalil Terpilih sebagai Ketua DPRK Aceh Utara | Tuesday 14 Oct 2014 21:17:39 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menggelar rapat paripurna ke-3, masa persidangan III DPRK Aceh Utara tahun sidang 2014 dengan acara pemilihan pimpinan dewan periode 2014-2019 di gedung DPRK setempat, Selasa (14/10).
Rapat tersebut diawali dengan pemilihan ketua. Dari empat fraksi masing-masing mengajukan satu na ... Berita Selengkapnya |
| Peliputan Kegiatan DPR Lebih Baik dari Sejumlah Negara Di Asia | Tuesday 14 Oct 2014 16:34:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti menilai kebebasan pers dalam meliput kegiatan Dewan di Indonesia masih lebih baik dibanding sejumlah negara. Bahkan negara seperti Myanmar, Afghanistan dan Thailand beberapa kali melakukan studi banding ke Sekretariat Jenderal DPR RI, guna melihat langsung proses sidang dan peli ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Tuntutan DPRD Kukar SKK Migas Janji Tuntaskan Transparansi Lifting Gas | Monday 13 Oct 2014 19:05:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana berjanji akan kembali meminta kantor perwakilan SKK Migas yang ada di Kutai Kartanegara (Kukar) untuk segera mengundang Kepala Daerah Kukar agar dapat mengetahui dan mengikuti jadwal kegiatan produksi gas ( lifting gas ... Berita Selengkapnya |
|
|