| Legislatif |
|
|
| |
| Resolusi Integral Konflik TNI-Polri Harus Secepatnya | Friday 21 Nov 2014 11:57:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Almuzammil Yusuf menyatakan prihatin atas terjadinya konflik antara prajurit TNI Batalyon Yonif 134 dengan Brigade Mobil (Brimob) Polri di Batam, Kepulauan Riau. Kasus ini menurutnya menambah panjang daftar hitam konflik antara TNI dan Polri.
“Saya sangat prihatin, sejak 2005 hingga saat ini tel ... Berita Selengkapnya |
| Golkar Ancam Gulingkan Jokowi Jika Penjelasan BBM Tak Masuk Akal | Friday 21 Nov 2014 01:18:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo berbuntut interpelasi di DPR. Fraksi Partai Golkar bakal menggalang tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan interpelasi atau hak bertanya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan BBM tanpa ... Berita Selengkapnya |
| DPR Apresiasi Langkah DPRD DKI Jakarta Konsultasi Ke MA | Thursday 20 Nov 2014 19:45:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta dengan meminta konsultasi kepada MA dan kemudian akan mendaftarkan ke PTUN terkait pelantikan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Itu adalah langkah-langkah yang patut dihargai sebagi bentuk taat azas ... Berita Selengkapnya |
| Tata Kelola Migas Harus Ditata Ulang | Wednesday 19 Nov 2014 13:16:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Nasdem DPR dukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Tak ada solusi lain di balik kenaikan ini, kecuali harus menata ulang tata kelola migas dan menutup mata rantai mafia migas.
Demikian penegasan Anggota F-Nasdem M. Kurtubi sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11). “Putusan menaikkan harga adalah wewenang ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Pertanyakan Arah Kebijakan Dewan Kelautan Indonesia | Tuesday 18 Nov 2014 17:03:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mempertanyakan Rencana Kerja dan arah kebijakan Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) 2014-2019, sehingga pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dapat segera diimplementasikan dan dapat bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.
Komisi DPR RI yang membidangi Kelautan meminta Dewan ... Berita Selengkapnya |
| Rapat Konsultasi Bahas Rekonsiliasi dan Peraturan TA DPR | Tuesday 18 Nov 2014 00:46:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Senin (17/11) membahas rekonsialasi antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang diawali penandatangan antara dua kubu, dilakukan di Ruang Pustaka Loka.
... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Akan Bentuk Task Force Program MDGs | Friday 14 Nov 2014 10:16:36 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - DPR RI akan membentuk task force (Panitia Kerja) dalam rangka mengawal agenda pembangunan pasca 2015 dan percepatan pencapaian MDGs.
"Ada usulan rencana pembentukan panitia kerja atau task force dalam rangka mengawal capaian MDGs pada tahun 2015 nanti, "ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, saat konferensi pers di Sura ... Berita Selengkapnya |
| Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century | Thursday 13 Nov 2014 14:08:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, kasus Bank Century merupakan salah satu kasus besar yang menjadi sorotan berbagai pihak. "Setelah reformasi, tidak ada lagi peristiwa besar yang melebihi kasus Century. Bahkan Tim Sembilan menjadi selebriti, memenuhi pemberitaan," ungkap Wakil Ketua DPR periode 2009- ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Terima Aduan KAI | Wednesday 12 Nov 2014 23:45:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI, Selasa (11/11) yang dipimpin oleh Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin menerima pengaduan para advokat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indoensia (KAI). Mereka mengadukan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif telah melakukan pelanggaran dan pembangkangan terhadap konstitusi. Hal itu menyebabkan t ... Berita Selengkapnya |
| Irman Gusman Minta Rizal Ramli Jadi Penasehat DPD | Tuesday 11 Nov 2014 12:34:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Irman Gusman meminta ekonom senior Rizal Ramli bersedia menjadi penasehat DPD. Dia menilai Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu memiliki pemahaman dan kemampuan yang lengkap di bidang ekonomi.
”Saya kira tidak ada yang bisa membantah, bahwa saat ini pak Rizal ... Berita Selengkapnya |
|
|