Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Urus Pertanahan, BPN Harus Punya SDM Yang Mumpun | Saturday 20 Dec 2014 04:00:56

BANJARMASIN, Berita HUKUM - Persoalan tanah merupakan masalah yang riskan. Sehingga, membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, bukan hanya dari segi jumlah, maupun kompetensi dan fisik personilnya. Demikian terungkap ketika Tim Kunjungan Kerja Komisi II melakukan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Sela ...

Anggota Komisi IX DPR RI Bersilaturahmi dengan Kader Partai Gerindra | Thursday 18 Dec 2014 23:57:25

ACEH, Berita HUKUM - Teungku Khaidir S.Ip dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerindra pada, Kamis (18/12) melakukan silaturahmi dengan para kader partainya di aula SMKK Kota Langsa, Aceh.

Pada pertemuan tersebut selain pengurus partai dari kabupaten Aceh Tamiang, Koa Langsa, dan Aceh Timur hadir
...

DPR: Perlu Regulasi Terkait Muatan Kapal Tenggelam | Wednesday 17 Dec 2014 14:06:40

BATAM, Berita HUKUM - Perlu ada ketegasan regulasi terkait kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam hal menyikapi barang muatan kapal tenggelam. Selama ini barang muatan kapal tenggelam tidak boleh diangkat karena dianggap sebagai salah satu obyek wisata, di lain pihak barang muatan kapal tenggelam bisa diangkat karena menguntungkan dari aspe ...

Sudah 57 Ditemukan Tewas, DPR Bantu Korban Musibah Banjarnegara | Monday 15 Dec 2014 22:01:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR segera menggalang dana bantuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban musibah tanah longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkobar, Banjanegara, Jawa Tengah yang hingga kini sudah ditemukan 57 orang tewas sedangkan yang belum ditemukan masih 50an orang. Dana bantuan diambil dari gaji para Pimpinan dan A ...

Anggota DPR Tolak Legalisasi Pabrik Minuman Keras | Saturday 13 Dec 2014 19:45:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menolak wacana legalisasi pabrik minuman keras (miras) dan beralkohol seperti disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Okky yang juga anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Selatan dan Luar Negeri) menyampaikan pernyataan pers di Ja
...

Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel | Saturday 13 Dec 2014 13:59:51

PALEMBANG, Komisi VII DPR RI mengkritisi proses tender yang dilakukan PLN sehingga menyebabkan mandegnya proyek pembangunan tujuh PLTU di Sumsel. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi VII ke PT PLN (Persero) Sumatera Selatan, Rabu (10/12).

“Ada beberapa kendala yang menyebabkan terhentinya atau tidak berjalannya proyek pembangunan
...

DPR Ajak Perempuan Tekan Tingkat Korupsi | Friday 12 Dec 2014 16:07:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Tingginya keterlibatan perempuan di politik baik di eksekutif, yudikatif atau legislatif dinilai sangat penting untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia. Sejumlah penelitian baik yang berskala internasional telah membuktikan keterlibatan perempuan dalam politik sangat berkorelasi positif untuk menekan laju tindakan korupsi ...

Data Penerima Kompensasi BBM Perlu Diperbaiki | Thursday 11 Dec 2014 10:55:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu temuan Tim Komisi VIII DPR menyangkut data penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM di Sumatera Utara kurang akurat. Di daerah ini tidak ada keseragaman kartu, ada yang pakai Kartu Perlindungan Sosial (KPS), ada yang juga pakai Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Di Sumut KKS hanya ada di dua Kabupaten yakni
...

DPR Galang Petisi Online Untuk Mengadili Koruptor | Tuesday 09 Dec 2014 17:35:31

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mendukung gerakan South East Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) menggalang petisi online membawa kasus-kasus korupsi utama agar dapat diadili melalui mekanisme internasional. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kampanye GOPAC (Global Parliamentarians for Against Corruption) untuk menggol ...

Layanan Kesehatan di Perbatasan Kaltim Masih Bermasalah | Tuesday 09 Dec 2014 14:25:03

SAMARINDA, Berita HUKUM - Layanan kesehatan di daerah-daerah perbatasan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih ditemukan masalah. Akses jalan menuju puskesmas sangat minim, sehingga banyak warga malah menyeberang ke negara jiran Malaysia untuk mendapat layanan kesehatan.

Demikian terungkap dalam pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Provinsi
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]