Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Pembubaran Lembaga-lembaga Boros Harus Cermat dan Hati-hati | Wednesday 07 Jan 2015 12:38:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembubaran lembaga-lembaga yang dinilai memboroskan keuangan negara hendakya dilakukan secara cermat dan hati-hati dan melalui uji publik. Bahkan kalau perlu dikonsultasikan dengan DPR sehingga tidak menimbulkan konflik dan berpeluangan menuai gugatan.

“Intinya harus ada kriteria khusus, lembaga apa saja yang layak dibub
...

Komisi V Apresiasi Kerja Keras Basarnas | Tuesday 06 Jan 2015 11:57:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Kerja keras Badan SAR Nasional (Basarnas) mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI yang telah mampu mengaplikasikan UU No.29/2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Basarnas sudah mampu menemukan indikasi korban dan pecahan pesawat sebelum 7 hari seperti diamanatkan UU tersebut.

Delegasi Komisi V DPR yang dipimpin Fary Dj
...

PK Satu Kali, Perlu Hati-Hati | Saturday 03 Jan 2015 15:24:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya diberikan satu kali dapat segera memberikan kepastian hukum. Hakim Agung perlu berhati-hati agar keputusan PK satu kali tidak blunder di masa yang akan datang.

"Saya kira bagus untuk memberikan kepastian hukum, kalau tidak begitu putusan hakim ak
...

Remisi Napi Koruptor, Biarkan Rakyat Menilai | Thursday 01 Jan 2015 21:17:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Alhabsi mengatakan kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Ditengah upaya memerangi kejahatan luar biasa - korupsi, tentu kebijakan ini akan menjadi perhatian publik.

"Bila pemerintah sebelumnya mem
...

Harga BBM Turun, Interpelasi Jalan Terus | Thursday 01 Jan 2015 20:23:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Meski pemerintah telah mengumumkan penurunan harga BBM khususnya premium dan solar, tetapi pengajuan hak interpelasi oleh DPR akan terus jalan. Namun demikian, akan dikoordinasikan lebih dulu dengan teman-teman lain di DPR setelah masuk masa persidangan II tahun sidang 2014/2015 pada 12 Januari mendatang.

Demikian dikem
...

Komisi III Inginkan Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Satu Gedung | Friday 26 Dec 2014 04:05:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menyampaikan adanya ide dari beberapa anggota fraksi di Komisi III tentang penyatuan empat Ketua di lingkungan Peradilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Militer) dalam satu gedung di tingkat provinsi ...

Rafli: Sektor Perikanan Andalan Aceh Barat | Friday 26 Dec 2014 03:12:50

ACEH BARAT, Berita HUKUM - Dalam kesempatan menghadiri undangan acara pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada, Sabtu, (20/12) lalu, Rafli, anggota DPD RI asal Aceh, sengaja mengajak Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat untuk bincang-bincang dengannya mengenai perikanan di Aceh ...

Interpelasi BBM Jadi Forum Yang Tepat | Wednesday 24 Dec 2014 21:54:09

PALEMBANG, Berita HUKUM - Rencana para anggota DPR RI mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah soal kenaikan BBM bersubsidi, akan menjadi forum yang tepat bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakannya tersebut. DPR pun akan menilai dengan kritis kebijakan kenaikan ini di forum resmi parlemen.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir selam
...

Bansos Perlu Ditata Ulang Sehingga Beri Kemanfaatan Lebih Besar | Wednesday 24 Dec 2014 04:00:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengatakan, dana Bantuan Sosial (Bansos) memang perlu ada penataan ulang, terutama pada pengalokasian maupun pada pos-pos penerimaan. Tetapi bahwa dana bansos sebagai sebuah stimulan untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga, kalau dihapus dirinya tidak setuju.

Yang te
...

Sekjen DPR RI Lepas Tim Sukarelawan | Monday 22 Dec 2014 23:21:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti, Senin (22/12) melepas Tim Sukarelawan yang akan menyerahkan langsung bantuan dari Pegawai dan staff Kesetjenan DPR RI ke para korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

“Alhamdulillah setelah pekan sebelumnya Pimpinan dan anggota DPR mendatangi dan memberikan secara lang
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]