| Legislatif |
|
|
| |
| Pemilihan Pimpinan KPK Pengganti Busyro Muqoddas Ditunda | Thursday 15 Jan 2015 18:31:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menyepakati proses pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum ditunda dan akan dilakukan secara serentak bersamaan atau sekaligus dengan 4 Pimpinan KPK lainnya.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Dukung Proteksi Hak Asasi Individu Era Digital | Wednesday 14 Jan 2015 00:02:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, resolusi Sidang umum PBB terkait hak asasi privasi manusia didalam era digital tahun 2013 menghadapi berbagai macam tantangan dalam penerapannya untuk melakukan proteksi Hak asasi bagi individu. Pasalnya, proteksi tersebut tidak hanya pada kondisi offline saja tetapi juga online.
... Berita Selengkapnya |
| Tidak Ada Pemerintahan Baik Tanpa Lembaga Pengawas kuat | Tuesday 13 Jan 2015 11:47:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto menekankan, masyarakat Indonesia menunggu apa yang akan dilakukan DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2014–2015 ini. Maka dari itu, Pimpinan DPR mengajak seluruh Anggota DPR pada Masa Sidang II ini, untuk secara sungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusional dalam kerangka checks and balances.
... Berita Selengkapnya |
| Aziz: Tidak Ada yang Mengganjal Usulan Calon Kapolri yang Diajukan Presiden Jokowi | Monday 12 Jan 2015 20:56:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengusulkan Kalemdikpol Polri Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang akan pensiun pada Oktober 2015.
Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, mengatakan, surat tersebut t ... Berita Selengkapnya |
| DPR Diminta Tingkatkan Daya Kritis dan Kontrol Pada Pemerintah | Monday 12 Jan 2015 16:31:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan pengalihan subsidi BBM, Ketua DPR Setya Novanto meminta anggota Komisi-Komisi untuk meningkatkan daya kritis dan kontrol kepada Pemerintah. Dengan demikian, janji Pemerintah yang mengalihkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat produktif dan untuk kepentingan peningkatan standar kehidupan masyarakat kecil, be ... Berita Selengkapnya |
| DPR Segera Proses Penunjukkan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri | Monday 12 Jan 2015 16:13:23 |
 |
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mengagendakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan. Kalemdikpol Polri ini merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, m ... Berita Selengkapnya |
| Terkait Temuan BPK, Panja Dekot Gorontalo Segera Masukkan Laporan | Sunday 11 Jan 2015 23:00:30 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Temuan BPK RI atas LKPD Kota Gorontalo tahun 2013 yang mencapai Rp 72 Miliyar telah ditindak lanjuti oleh DPRD Kota Gorontalo dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) di Bulan November 2014 kemarin, yang laporannya segera diserahkan ke Ketua DPRD Kota Gorontalo.
Hal ini diungkapkkan Ketua Panja DPRD Kota Gorontalo, Tien ... Berita Selengkapnya |
| Personil Aleg DPRD Kota Gorontalo Akhirnya Lengkap | Sunday 11 Jan 2015 20:47:18 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Setelah terkatung-katung selama 5 bulan, akhirnya kursi keanggotaan di DPRD Kota Gorontalo yang ke 25 menjadi milik Ir. Zulkarnain Dunda dari Partai Bulan Bintang (PBB). Setelah beberapa hari lalu, DPRD Kota Gorontalo menerima SK Gubernur Provinsi Gorontalo.
“DPRD Kota Gorontalo telah melaksanakan agenda penting dengan ... Berita Selengkapnya |
| PK Tidak Bisa Dipermainkan | Friday 09 Jan 2015 03:46:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang berharap pengadilan bersikap tegas apabila menemukan indikasi terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tanpa didukung novum yang kuat. Ia menekankan PK bukan alat untuk menunda eksekusi, sebagai upaya hukum luar biasa PK harus diberikan dengan sangat selektif.
"Kita tahu kej ... Berita Selengkapnya |
| UU Desa Harus Diseriusi, Hana: Desa Adalah Kaki Negara | Thursday 08 Jan 2015 10:36:13 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - “DPD RI telah merekomendasikan kepada Presiden agar melaksanakan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara utuh dan konsekuen sebagai bukti keberpihakan kepada desa, masyarakat, dan kawasan tertinggal. Mengapa? Karena desa merupakan kaki negara ini,” jelas Anggota DPD RI, Hana Hasanah Fadel Muhammad, saat melakukan reses dan sosi ... Berita Selengkapnya |
|
|