| Legislatif |
|
|
| |
| Putusan Tim 9 Dinilai Berdasarkan Penafsiran | Friday 30 Jan 2015 14:00:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin menilai rekomendasi yang disampaikan Tim 9 menyikapi polemik KPK-Polri adalah sebagai bentuk penafsiran dari sejumlah pasal UU no.2/2012 tentang Kepolisian. Baginya yang paling ditunggu publik sekarang adalah sikap resmi presiden terutama terkait Kapolri definitif.
"Itukan penafsiran ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport | Thursday 29 Jan 2015 05:17:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia tetap berpegang pada kepentingan nasional dengan tetap melibatkan pemerintah daerah Papua. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Perwakilan SKK Mig ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Bentuk Panja Pencurian Pulsa | Wednesday 28 Jan 2015 11:23:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Pencurian Pulsa dibentuk karena munculnya permasalahan pencurian pulsa yang dikeluarkan oleh masyarakat secara luas pada pertengahan tahun 2011. Pulsa masyarakat sebagai pengguna jasa layanan telekomunikasi berkurang dengan modus yang beragam antara lain, menerima pesan pendek (SMS) berisi tawaran konte ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR dan DPD RI Asal Kaltim Sepakat Dukung Otsus | Tuesday 27 Jan 2015 07:46:41 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Delapan orang anggota DPR dan DPD RI asal Kalimantan Timur (Kaltim) dengan suara bulat dan menyepakati serta mendukung sepenuhnya gerahkan rakyat Kaltim dalam menyuarakan terbentuknya daerah otonomi khusus (Otsus), hal tersebut diungkapkan Hadi Mulyadi, ketika menjadi salah satu narasumber dalam program Aspirasi Merah Put ... Berita Selengkapnya |
| TK dan 4 M Agar Target Kunjungan Wisatawan Tercapai | Monday 26 Jan 2015 13:52:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan target kunjungan wisawatan mancanegara ke Indonesia sebanyak 20 juta dan 275 juta wisatawan nusantara pada tahun 2019. Anggota Komisi X Sofyan Tan mengusulkan, dibutuhkan 4M dan TK agar target kunjungan wisatawan ini dapat dicapai.
“Persoalan kita adalah persoalan suatu bisnis itu bisa berhasil atau ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX DPR Kritisi Kinerja BPJS Kesehatan | Friday 23 Jan 2015 04:44:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR mengkritisi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam Rapat Kerja Komisi IX dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).
Dalam salah sat ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi VIII Pertanyakan Kinerja Menteri PPPA | Wednesday 21 Jan 2015 18:14:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mempertanyakan kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai Ketua harian gugus Pencegahan dan penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang.
“Saya mendapat pengaduan bahwa program dari gugus harian pencegahan dan penanganan TPPO in ... Berita Selengkapnya |
| Tinjau Ulang Penugasan Babinsa Sebagai Penyuluh Pertanian | Wednesday 21 Jan 2015 05:33:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul pengerahan para personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai penyuluh pertanian di desa-desa, kritik pun dilayangkan para anggota DPR. Para Babinsa dinilai tidak berkompeten sebagai penyuluh pertanian. Tugas penyuluhan ini kian menjauhkan personel Babinsa dari tugas pokoknya sebagai pembina desa.
Anggota Komi ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian | Tuesday 20 Jan 2015 03:41:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Raker Kerja pertama Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang dipimpin Ketua Komisi Edhi Prabowo, membahas beberapa isu terkait menurunnya indikator pertanian. “Sektor Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Hal ini terlihat dari capaian indikator makro pertanian tahun 2014,” kata Edhi Pr ... Berita Selengkapnya |
| Pengalihan IUP Koperasi kepada Asing Membahayakan | Saturday 17 Jan 2015 00:52:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah koperasi yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ditengarai telah menjalin kerja sama dengan mitra asing di daerah. Dalam kerjasama tersebut ditemukan indikasi pelanggaran hukum seperti pencucian uang, transfer dana yang tidak tercatat dan pemanfaatan konsesi untuk dimainkan di bursa saham.
Kemitraan tersebu ... Berita Selengkapnya |
|
|