Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
HNW Dukung Penggunaan Dana Zakat Untuk Membantu Biaya Pendidikan Mahasiswa Muslim | 2022-02-19 10:05:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, mendorong realisasi pembagian zakat untuk program penyiapan kader-kader Ulama. Khususnya bagi para mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Islam (PTI) Timur Tengah. Mereka itu layak mendapatkan bagian zakat sebagai kelompok 'fi sabiliLlah'. Yaitu, satu dari 8 kelompo ...

Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan | 2022-02-14 06:32:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menuai reaksi, bahkan petisi penolakan dari kalangan pekerja. Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengkaji ulang, bahkan mencabut peratu ...

HNW Berharap MK Kembali Menolak Uji Materi Nikah Beda Agama | 2022-02-12 07:58:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar kembali menolak uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan pernikahan beda agama. Dan tidak menjustifikasi pela ...

Komisi VIII: Data Bantuan Sosial Masih Semrawut | 2022-02-11 01:58:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintah selama ini masih bermasalah pada data penerima bantuan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, persoalan krusial ini selalu jadi perdebatan antara pemerintah dan DPR RI.

"Data Pemerlu Pelaya
...

Jaga Kedaulatan Negara, Riezky Aprilia Tegaskan KKP untuk Serius Bahas RUU Landas Kontinen | 2022-02-10 13:35:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk serius menindaklanjuti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen. Pasalnya, ia menilai KKP belum berkontribusi menguatkan aspek yang ingin diperjuangkan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Landas kontinen ini ber
...

Penyelenggaraan Haji Masih Tunggu Kepastian, Pemerintah Harus Beri Penjelasan ke Masyarakat | 2022-02-07 07:02:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada pemerintah untuk dapat memberi penjelasan kepada masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji yang sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan munculnya berita-berita hoaks yang beredar ...

HNW Perjuangkan Kembali Proporsionalitas Majelis Masyaikh Pesantren | 2022-02-04 19:29:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid kembali mendesak keadilan dan proporsionalitas keanggotaan Majelis Masyaikh di Pondok Pesantren, agar mencakup 3 jenis Pesantren sebagaimana yang diakui di dalam UU Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren. Banyak kalangan Pesantren kata Hidayat menyampaik ...

Harga Minyak Goreng Naik, Masyarakat Cenderung Tak Tertarik Hilirisasi Sawit | 2022-02-03 08:30:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwita Sari menilai masyarakat pada umumnya tidak tertarik dengan hilirisasi sumber daya alam, khususnya tanaman sawit serta produk turunannya. Sebab, menurutnya, masyarakat selalu menanyakan jika hilirisasi sawit menghasilkan produk yang luar biasa tapi kenapa minyak goreng saja susah didapat ...

Anggota DPR Minta Pemerintah Transparan Sikapi Omicron | 2022-02-02 07:00:53

JAKARARTA, Berita HUKUM - Tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di DKI Jakarta naik hingga 54 persen pada 29 Januari 2022. Terkait hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar transparan dalam pengambilan langkah antisipatif sikapi penyebaran virus Covid-19, khususnya varian Omicron.

"Jangan
...

Ferdiansyah: Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi Perlu Dievaluasi | 2022-01-31 08:32:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai inisiatif pemerintah untuk segera membuka sekolah di masa pandemi Covid-19 perlu diapresiasi. Namun, dari sisi persiapan pembukaan sekolah masih perlu dievaluasi. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), tidak semua sekolah memiliki fasilitas serta sarana dan prasara ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]