Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
International Women's Day Bentuk Pencapaian Perempuan di Segala Bidang | Monday 09 Feb 2015 16:20:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam beberapa dekade terakhir, peran perempuan di segala bidang semakin strategis dan terlihat peningkatan keterlibatan perempuan dalam posisi-posisi penting. Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan dengan duta besar perempuan negara-negara sahabat, ...

Penerima PMN Harus Diuji Tuntas, Banyak BUMN Tidak Bekerja pada Bidangnya | Monday 09 Feb 2015 07:51:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah perusahaan plat merah banyak dikritik Komisi VI DPR RI, lantaran banyak yang membangun anak perusahaan tapi tidak sesuai dengan bidang usahanya. Pembenahan menyeluruh perlu dilakukan oleh Menteri Negara BUMN kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (dapil Bali), meng
...

UU Hak Cipta Perlu Disosialisasikan | Sunday 08 Feb 2015 22:36:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah disahkan pada November 2014 lalu. Namun sepertinya belum banyak masyarakat yang mengetahui UU ini, sehingga penghargaan kepada karya cipta dirasa masih kurang. Bahkan, pembajakan pun tak kunjung berhenti.

Demikian dikatakan Anggota Komisi X Krisna Mukti, saat RDPU den
...

25 Persen Tatib DPD RI, Hak Bertanya pada Presiden | Saturday 07 Feb 2015 17:56:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, AM. Fatwa mengatakan, dalam tata tertib (Tatib) DPD RI mempunyai 25 persen hak untuk bertanya pada Presiden. Dimana semuanya termasuk dalam hak mengajukan pendapat, dan hak pembelaan diri demi untuk kepentingan orang banyak.

“Sesuia dengan Tatib DPD RI mempunyai 25 persen hak untuk bert
...

Komisi VI DPR Berhak Tolak PMN untuk BUMN | Friday 06 Feb 2015 03:54:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) Komisi VI DPR RI masih terus bekerja, merumuskan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Banyak kritik atas pemberian PMN kepada BUMN, karena sebagain kinerja dan laporan keuangan beberapa BUMN sangat buruk.

“Berdasarkan hasil kajian Pa
...

Komisi VII DPR Bentuk Panja Smelter di Papua | Wednesday 04 Feb 2015 20:34:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI konsen dan akan mengawal pembangunan smelter PT.Freeport Indonesia di Papua. Sudah waktunya transparasi keterbukaan PT.Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah daerah. Hal ini akan cepat selesai sepanjang ada niat baik dan etika PT.Freeport Indonesia yang dikuasai 80% milik FreeportMcMoRa ...

Komisi VII DPR Persoalkan Dasar Penetapan Harga serta Tingginya Harga Premium dan Solar | Tuesday 03 Feb 2015 19:42:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi kembali mempersoalkan dasar penetapan harga premium Rp 6.600/liter dan solar Rp 6.400/liter.

"Dari mana dasar penetapan harga itu? Kok ini ada harga perolehan segala, ada margin tambahan 2% lagi. Kan sudah ada margin di harga perolehan, harga MOPS-nya (Mean of Plats Singapore
...

Komisi II DPR Minta Setneg Segera Selesaikan Permasalahan Aset Negara | Tuesday 03 Feb 2015 16:51:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara menyelesaikan permasalahan terkait aset negara yang dikelola kementerian tersebut agar bisa mengoptimalkan pendapatan negara. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat membacakan rekomendasi rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kementerian Sekr ...

DPR Tetap Dukung KPK dan Polri | Monday 02 Feb 2015 18:10:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR mengharapkan KPK dan Polri tetap bisa berjalan seiring sejalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Intinya Dewan mendukung KPK maupun Polri, dengan harapan kedua institusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dan berjalan dengan baik. Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto seusai menerima Dewan Pertimbang ...

Anggota DPR Harapkan Amanat UU Desa Bisa Dipenuhi | Monday 02 Feb 2015 18:00:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR merekomendasikan agar tahun depan Undang-Undang Desa harus sudah dipenuhi dengan memberikan 10 persen transfer ke daerah. “ Bagaimanapun juga pemerintah harus bisa memenuhi harapan masyarakat desa. Jika tahun ini sebesar Rp.20 triliun, maka tahun depan bisa ditingkatkan menjadi Rp.30 triliun. Itulah harapan ki ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]