| Legislatif |
|
|
| |
| Taufik Yakin Temui Kesalahan Fatal Ahok | Monday 23 Feb 2015 12:29:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna perihal pengesahan panitia hak angket APBD DKI 2015 pada Selasa (24/2) besok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengaku telah mengumpulkan tanda tangan 75 persen dari anggota delapan fraksi DPRD DKI sebagai persetujuan penggunaan hak angket. ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX DPR Investigasi Langsung Kasus Obat Anestesi | Saturday 21 Feb 2015 03:42:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Siloam, guna melakukan mendapatkan informasi mengenai penggunaan obat anestesi yang mengakibatkan pasien di rumah sakit tersebut meninggal dunia.
“Masalah ini sangat krusial untuk bisa dipertanggungjawabkan ke depannya terhadap servis yang dilakukan oleh rumah saki ... Berita Selengkapnya |
| Sebanyak 37 RUU Jadi Prioritas Prolegnas 2015 | Thursday 19 Feb 2015 09:42:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, DPR telah menyetujui 160 RUU masuk dalam Prolegnas Tahun 2015–2019. Dari jumlah tersebut terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2015.
“DPR sangat mengharapkan apa yang sudah direncanakan dalam Prolegnas maupun Prioritas Tahun 2015 harus menjadi komitmen bersama DPR dan P ... Berita Selengkapnya |
| PPTKIS Sumut Banyak Bermasalah | Tuesday 17 Feb 2015 15:17:03 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Sumater Utara (Sumut) ternyata banyak yang bermasalah. Hasil audit yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja menemukan 34 PPTKIS terancam dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional, karena tidak melakukan registrasi dan mengirim TKI bermasalah.
Para TKI ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Interupsi Terkait Tambahan Anggaran BPJS | Sunday 15 Feb 2015 09:57:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka dan Budi Supriyanto mempertanyakan kucuran anggaran sebesar 5 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial). Hal tersebut diungkapkannya lewat interupsi dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di Gedung Nusantara II Senayan Jakar ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Langkahi dan Kebiri Wewenang Komisi VIII | Saturday 14 Feb 2015 17:31:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay melayangkan nota protes komisinya di dalam sidang Paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta.
“Kami melayangkan nota protes, karena telah terjadi perubahan alokasi RAPBN-P (Rancangan anggaran pendapatan belanja Negara-Peru ... Berita Selengkapnya |
| Titiek Soeharto Berharap Menteri Lebih Perhatikan Pembudidaya Kepiting | Friday 13 Feb 2015 04:36:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau kerap disapa Titiek Soeharto meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lebih memperhatikan nasib pembudidaya kepiting di sejumlah daerah.
“Ibu (Susi Pudjiastuti) mengeluarkan peraturan yang tiba-tiba tanpa ada sosialiasi atau tenggang waktu,” katanya, d ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III DPR Berkomitmen Respon Pengaduan Masyarakat Soal Hukum | Wednesday 11 Feb 2015 17:01:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR berkomitmen untuk mengedepankan responsivitas pengaduan masyarakat serta menyikapi permasalahan dalam penegakan hukum.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR ke Propinsi Sumatera Utara, di Gedung Polda Sumut, Rabu (1 ... Berita Selengkapnya |
| Ahok Tidak Datang, Rapat DPR Ditunda | Wednesday 11 Feb 2015 16:39:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI memutuskan tidak memulai rapat karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok berhalangan hadir. Sekretaris Daerah yang diutus sebagai pengganti dinilai bukanlah pejabat pembuat keputusan.
"Iya tadi kita putusan rapat ditunda saja karena Sekda tidak mungkin bisa membuat kepu ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sepakati 159 RUU Prolegnas 2015-2019 | Tuesday 10 Feb 2015 13:13:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Jon pada Senin (9/2) kemarin menyetujui 159 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
Dalam Paripurna ini disepakati juga 37 RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan di tahun 2015. Di antara ke 37 RUU yang akan dibahas adal ... Berita Selengkapnya |
|
|