| Legislatif |
|
|
| |
| Jumlah Deputi Setjen DPR Dipangkas, Muncul Badan Keahlian dan Staf Khusus Pimpinan | Thursday 12 Mar 2015 16:23:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 201 ... Berita Selengkapnya |
| LBH Medan: 'Hak Interpelasi Sudah Tepat dan Sesuai dengan Mekanisme Hukum' | Wednesday 11 Mar 2015 23:37:58 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Kisruh yang melanda kepimpinan Gubernur Sumatera Utara kian hari semakin memanas, dan berujung kepada diajukannya Hak Interpelasi para anggota DPRD Sumatera Utara kepada Gubernur Sumatera Utara. Tentu saja hal itu dibenarkan oleh Undang-Undang, walaupun kita tidak tahu ending dari Hak Interpelasi itu untuk pemakzulan atau ada ... Berita Selengkapnya |
| Peserta Askes Otomatis Terdaftar Sebagai Peserta JKN | Wednesday 11 Mar 2015 05:07:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para PNS yang dahulu pernah menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dari Pemerintah sudah otomatis terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Instansi tempat para PNS bekerja mesti memberi fasilitas pengganti kepesertaan dari Askes ke JKN.
Demikian terungkap dalam diskusi bertajuk “Anali ... Berita Selengkapnya |
| Ruhut Sitompul: Banyak Parpol, Sulit Jadikan Hukum Sebagai Panglima | Friday 06 Mar 2015 09:57:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan banyaknya partai politik akan menyulitkan hukum sebagai panglima. Partai politik semakin banyak, maka akan banyak pihak yang melakukan bargaining politik untuk kepentingan hukum seperti saat ini.
“Ketika SBY menjadi presiden, beliau menginginkan hukum ... Berita Selengkapnya |
| Anggaran Rumah Aspirasi Rp 150 Juta Per Anggota DPR | Wednesday 04 Mar 2015 08:43:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran program Rumah Aspirasi (RA) bagi para anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 150 juta per anggota per tahun dalam APBN-P 2015. Namun, anggaran RA belum terealisasi hingga kini, karena masih dalam proses pembahasan di pemerintah.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengungkapkan ha ... Berita Selengkapnya |
| Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh | Monday 02 Mar 2015 13:52:36 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh Rafli Kande mengkritisi kinerja pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Aceh. Hal tersebut di sampaikan dalam pertemuan dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Aceh Tamiang dan sejumlah awak media pada, Minggu (1/3) di Hotel Kartika Kota Langsa, Ac ... Berita Selengkapnya |
| Dewan akan Bentuk Pansus Terkait Melambungnya Harga Beras | Saturday 28 Feb 2015 09:17:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Melambungnya harga beras yang drastis sampai 30% sekarang ini seharusnya menjadi warning bagi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Kenaikan 30% itu sudah pada tingkat membahayakan bagi suatu negara dan ancamannya lebih berbahaya dari nuklir.
Apalagi kasus beras ini hampir terjadi setiap tahun, terus berulang-ulang ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten | Friday 27 Feb 2015 00:54:50 |
 |
BATAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Farial mempertanyakan kepada Pertamina EP mengenai ada tidaknya rencana untuk mencari lokasi dan blok yang baru untuk mengeksplorasi minyak. "Saya melihat di wilayah Sumatera ini lifting produksinya makin hari makin turun, jadi apakah ada perusahaan yang sedang mengeksplorasi un ... Berita Selengkapnya |
| Nasib Ahok di Ujung Tanduk, Paripurna Hak Angket Digelar Besok | Wednesday 25 Feb 2015 20:03:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kian di ujung tanduk karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar Sidang Paripurna penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran konsitusi yang dilakukan Ahok.
Sidang Paripurna penggunaan hak angket akan digelar di gedung ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Harus Segera Bangun Kilang Minyak Baru | Tuesday 24 Feb 2015 13:22:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, yang menyebabkan harga subsidi minyak tinggi adalah masalah kilang di Indonesia tidak siap. Akibatnya kita membeli minyak bensin dan solar dari Singapura.
Hal itu dikatakannya sehubungan tawaran Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin saat menerima kunjungan Tim Kunker Spesif ... Berita Selengkapnya |
|
|