Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Usulkan Bentuk Panja Kebutuhan Sembilan Bahan Pokok | Wednesday 25 Mar 2015 10:48:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengusulkan segera dibentuk Panja Kebutuhan Pokok untuk meminta penjelasan terkait kenaikan sembilan bahan pokok yang semakin membebani masyarakat.

"Saya mendukung segera dibentuk Panja guna meminta penjelasan pemeirntah terkait kenaikan kebutuhan pokok agar tidak semakin l
...

Kawal KPPG, Progress Anggaran Harus Maksimal | Monday 23 Mar 2015 19:51:25

GORONTALO, Berita HUKUM - Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Kaukus Perempuan Parlemen Gorontalo (KPPG), Ayu Trisna Nasibu, berharap program dan kerja dari kepengurusan KPPG yang baru saja dilantik agar lebih proaktif memperjuangkan dan meningkatkan peran perempuan dalam segala kegiatan pembangunan diberbagai sektor.

“Salah satunya adalah dal
...

DPR akan Panggil Presiden Joko Widodo Terkait Surat Calon Kapolri | Monday 23 Mar 2015 14:50:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (Dapil Jakarta II) mengusulkan DPR agar segera mengundang Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan surat pencalonan Kapolri Badrodin Haiti. Pasalnya, Selama ini Presiden Jokowi belum pernah sekalipun menjelaskan perihal pembatalan Calon Kapolri Budi Gunawan.

"Berkaitan dengan
...

Terkait ISIS, Refly Harun: Saran Saya Bikin UU Saja | Saturday 21 Mar 2015 15:48:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun menilai seharusnya tidak usah mengeluarkan Perppu, karena kegentingannya belum ada sejauh ini, kalau misalnya hari ini ada kondisi yang tidak bisa dielakkan lagi baru perlu Perppu, "Saran saya bikin UU saja, bukannya perubahan UU MD 3 dan perubahan UU Pilkada ...

Belum Ada Urgensi Perlunya Wakil Panglima TNI | Thursday 19 Mar 2015 16:33:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, sebagai wacana pernah ada soal jabatan Wakil Panglima TNI, Untuk itu dalam masa persidangan yang akan dibuka 23 Maret mendatang, Komisi I DPR bisa menanyakan kenapa mendesak perlu adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

“Kita belum lihat ada urgensi yang memerlukan adanya nomenklatur bar
...

Tim Ekonomi Tidak Kapabel Naikkan Rupiah | Thursday 19 Mar 2015 07:35:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonomi nasional sedang sedikit goyah akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Padahal, di era SBY menjadi Presiden, rupiah tidak pernah terpuruk selemah sekarang. Ini menunjukkan tim ekonomi pemerintah tak memiliki sense of crisis.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto usai menerima ku
...

Yang Harus Diberantas Korupsinya, Bukan Remisinya | Tuesday 17 Mar 2015 19:25:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Soal wacana pemberian remisi untuk koruptor, Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon turut menyampaikan pendapatnya. “Remisi bukanlah langkah mundur, saya kira itu adalah hak asasi.” ungkapnya saat diwawancarai usai pertemuan tertutup Pimpinan DPR-RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/03) di lantai III Gedung Nusanta ...

Fadli Zon: Jelas Menkumham sebagai Seorang Operator Politik | Tuesday 17 Mar 2015 04:33:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memastikan perombakan Fraksi Golkar belum dapat dilakukan, karena konflik di tubuh partai berlambang beringin tersebut belum final di Pengadilan untuk proses hukum.

"Kita belum menjadikan proses dari apa yang belum final. Jadi tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan perubahan fraksi atau komisi
...

Tidak Ada Upaya DPR Lemahkan KPK | Monday 16 Mar 2015 16:33:26

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menyambut baik inisiatif dari Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang datang bersilaturrahim kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi III. Peristiwa ini adalah suatu babak baru dan komunikasi antar lembaga yang sangat baik dan kita sama-sama berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Kita sangat
...

Ekonomi Morat-marit Munculkan Keraguan pada Pemerintah | Sunday 15 Mar 2015 16:45:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan mengatakan, mayoritas orang melihat kondisi ekonomi kita saat ini sedang hrga BBM yang naikturun, nilai tukardolar tembus diatas 13 ribu harga beras ikut melambung tinggi, tarif-tarif pada ikut naik, serta gas elpiji ikut menghilang dan harganya juga melambung, cukuplah jadi bukti bahwa ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]