| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Akan Panggil Paksa Mendag untuk Jelaskan Kelangkaan Minyak Goreng | 2022-03-16 10:23:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menegaskan akan memanggil paksa Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk menjelaskan perihal kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat sejak enam bulan terakhir ini. Pemanggilan paksa ini akan dilakukan jika Mendag Lutfi kembali mangkir ketiga kalinya atas undangan secara resmi yang disampaikan oleh ... Berita Selengkapnya |
| Dua Kali Mangkir Rapat Gabungan, Andi Akmal: DPR Akan Panggil Paksa Mendag | 2022-03-16 09:21:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin sangat kecewa atas ketidakhadiran Menteri Perdagangan yang kedua kalinya pada rapat kerja gabungan DPR RI pada Selasa (15/3/2022). Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Su ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Minta Kemendag Perbaiki Tata Niaga Pangan | 2022-03-14 12:28:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperbaiki tata niaga pangan agar kejadian harga pangan melambung tinggi tidak terjadi lagi. Intan percaya jika permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan untuk kemaslahatan masyarakat.
"Kemendag harus hadir untuk memperbaiki ta ... Berita Selengkapnya |
| Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur | 2022-03-10 18:21:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat Kabupaten Klaten mendesak anggota DPRD Kabupaten Klaten inisial HS untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu tertuang dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 25 PAC (pimpinan anak cabang) Partai Demokrat Kabupaten Klaten.
"Mendorong agar HS diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota DPRD Kabupa ... Berita Selengkapnya |
| Panic Buying Minyak Goreng, Wakil Ketua MPR: Jangan Salahkan Rakyat, Ini Akibat Pemerintah Gagal | 2022-03-10 12:23:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat. Syarief Hasan mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan narasi yang serampangan dan berkesan tidak bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng. Menuding rakyat menimbun minyak goreng adalah statement yang tidak bijak, tidak bertanggung jawab, dan lepas tangan terhadap ke ... Berita Selengkapnya |
| Arab Saudi Cabut Aturan Prokes, Bukhori Ingatkan Pemerintah Tak Persulit Keberangkatan Jemaah Haji dan Umrah | 2022-03-09 08:37:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyambut positif kebijakan Arab Saudi yang mencabut aturan prokes Covid-19. Kebijakan itu dilansir dari Saudi Press Agency, Sabtu (5/3/2022) kemarin, Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengakhiri kebijakan pembatasan selama pandemi Covid-19 menyusul tingginya angka vaksinasi nasional d ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sesalkan Kilang Minyak Pertamina Kembali Terbakar | 2022-03-06 20:09:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru menyesalkan kembali terjadinya kebakaran Kilang Minyak Pertamina. Kali ini terjadi kebakaran di Kilang PT Pertamina (Persero) area RU V Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (4/3/2022). Gus Falah, begitu ia biasa disapa, melihat kebakaran ini bukan lagi terkait teknologi ... Berita Selengkapnya |
| Bongkar-Pasang Regulasi Bingungkan Peserta BPJS Kesehatan | 2022-03-03 15:35:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai bongkar-pasang regulasi mengenai BPJS Kesehatan, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, membuat tata kelola institusi tersebut terlihat amatiran dan membuat pesertanya alami kebingungan. Di satu sisi dari aspek iuran ingin dimaksimalkan, namun aspek manfaatnya justru terus-me ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat | 2022-02-28 02:40:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI John Kenedy Azis meminta kejelasan pemerintah terkait banyaknya sertifikat tanah ganda yang ada di masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah ulah oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus sertifikat tersebut.
"Pertanyaan saya, sejauh mana BP ... Berita Selengkapnya |
| Luqman Hakim: Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan | 2022-02-21 20:34:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mendesak Mentari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan kebijakan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam layanan pertanahan. Disampaikannya, Menteri Sofyan Djalil seharusnya memberi masukan jika ada kekeliruan terkait atura ... Berita Selengkapnya |
|
|
