Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Pimpinan Pansus RUU Paten Ditetapkan | Wednesday 01 Jul 2015 06:23:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III John Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Paten. John Azis terpilih berdasarkan kesepakatan rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN), di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Selasa (30/6).

Terpilih sebagai Wakil
...

Terkait Dana Aspirasi, FITRA Cium Gelagat DPR Ingin 'Rampok' Uang Negara | Monday 29 Jun 2015 09:00:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator FITRA, Apung Widadi mencium gelagat jahat anggota DPR ingin 'merampok' uang negara tahun 2016. Gelagat itu terlihat dari dua wacana anggota DPR saat ini.

"Pertama, dana aspirasi sebesar Rp 11,2 Triliun setiap tahun. Kedua,‎ dana bantuan keuangan partai politik hingga Rp 10 Triliun per tahun," kata Apung,
...

Komisi VII DPR Sepakat Subsidi Listrik Rp. 67 hingga 71 Triliun | Friday 26 Jun 2015 05:52:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR Sepakat subsidi listrik 2016 sebanyak Rp. 67 Triliun hingga Rp. 71 Triliun. Angka tersebut lebih besar dari rekomendasi pemerintah yaitu sebesar Rp. 60.14 Triliun dan Rp. 63.81 Triliun.

Demikian salah satu butir keepakatan Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Sudirman Said, dipimpin oleh Wakil Ketua Ko
...

Komisi X Pantau Persiapan Pencairan Dana PIP Harus Tepat Waktu Dan Tepat Sasaran | Thursday 25 Jun 2015 05:48:27

MALANG, Berita HUKUM - Program Indonesia Pintar (PIP) 2015 yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kemiripan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan sedikit perluasan dan penyempurnaan terutama dari aspek sasaran dan jangkauan.

"Karena program ini juga kelanjutan dari BSM," ungkap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam kepa
...

Paripurna DPR Tetapkan 2 RUU Tambahan dan 2 RUU Pengganti | Thursday 25 Jun 2015 05:34:18

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR sepakat menambahkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) Tambahan dan dua RUU Pengganti dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2015. Hal tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/6).

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sareh Wiyono dalam laporannya yang dibacakan di sidang paripurna menjelask
...

Paripurna DPR Setujui UP2DP | Wednesday 24 Jun 2015 07:38:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR memutuskan menyetujui Usulan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Persetujuan ini dilakukan setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan meminta persetujuan dari para peserta rapat. "Jadi apakah wacana dana aspirasi ini disetujui?" tanya Fahri d
...

Implementasi BPJS Masih Bermasalah | Monday 22 Jun 2015 12:44:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dinilai masih banyak mengalami masalah. Permasalahan dimulai dari hulu, sehingga pelaksanaan di hilir pun pasti akan menemui kendala. BPJS dan Kementerian Kesehatan dianggap belum dapat berkomunikasi dengan baik.

Demikian terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX
...

Fadli Zon: Presiden Seharusnya Evaluasi Kabinet | Sunday 21 Jun 2015 15:47:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla telah berjalan lebih dari 6 bulan. Isu reshuffle kabinet pun kembali menyeruak. Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon, meminta agar Presiden secepatnya melakukan evaluasi terhadap kabinetnya.

“Saya sudah pernah mengatakan, dari sebulan kabinet dibentuk, seharusnya sud
...

Komisi III Segera Bahas RUU KUHP | Thursday 18 Jun 2015 15:39:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR akan memulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil. Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR Arsul Sani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki di ruang rapat Komisi III Kamis (18/6) siang.

Anggota Komisi I
...

DPR Mudahkan Akses Layani Masyarakat | Thursday 18 Jun 2015 15:36:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto secara resmi membuka Ruang Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat dan Informasi Publik (RPTPMIP), Rabu (17/6). Hal ini ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan DPR kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi (pengaduan) dan pelayanan informasi publik.

Dengan adanya Ruang Pelayanan Ter
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]