| Legislatif |
|
|
| |
| Komisi IX Desak Pemerintah Revisi PP Jaminan Hari Tua | Monday 13 Jul 2015 12:52:35 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mendesak Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44,45, dan 46 Tahun 2015 terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (PP), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT). Inilah bentuk pengawasan DPR terhadap hak-hak pekerja.
... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII DPR Dukung Perubahan Rezim Ijin Pertambangan | Saturday 11 Jul 2015 06:27:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpang tindih perizinan masih menjadi persoalan dalam sektor pertambangan, bahkan terkait perpanjangan ijin Freeport ada usulan perubahan izin dimana dulunya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Yang perlu diperhatikan jika IUPK rohnya maka pemerintah bisa mencabut izin perusahaan tersebut apala ... Berita Selengkapnya |
| Banyak Tunggakan RUU Yang Harus Segera Diselesaikan | Thursday 09 Jul 2015 07:10:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Masa Sidang IV DPR terus berupaya untuk menyelesaikan penyusunan beberapa RUU yang menjadi prioritas tahun 2015. Berbagai upaya dilakukan baik melalui Rapat Kerja, RDP, dan RDPU, maupun kunjungan kerja untuk memperoleh masukan dari masyarakat (stakeholder) dalam rangka membentuk undang-undang yang adaptif, responsif, ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I DPR RI Menerima Laporan Hasil Kinerja Panglima TNI | Tuesday 07 Jul 2015 13:31:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melaksanakan rapat kerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya selama menjabat sebagai Panglima TNI dari tahun 2013 s.d. 2015 di hadapan anggota Komisi-I DPR RI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/7). Panglima TNI yang dilantik oleh Pre ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sayangkan Lambannya Pemerintah Terbitkan PP THL-TB | Monday 06 Jul 2015 12:02:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan Komisi IV menyayangkan lambannya Pemerintah menerbitkan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sehingga berdampak pada tidak jelasnya nasib puluhan ribu Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyluh Pertanian yang pernah dijanjikan diangkat sebagai PNS atau P3K.
Anggota Komisi IV dari FPG Firm ... Berita Selengkapnya |
| Diwarnai Catatan, DPR Sahkan 6 Calon Hakim Agung | Saturday 04 Jul 2015 02:40:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah Jumat (3/7) menyetujui dan mengesahkan enam calon Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Sebelumnya keenam calon hakim agung tersebut menjalani fit & proper test oleh Komisi III DPR.
Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dalam laporannya menyebutkan bahwa Komisi ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI | Saturday 04 Jul 2015 00:55:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jalan panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna. Peserta sidang secara bulat menyampaikan persetujuan terhad ... Berita Selengkapnya |
| Peraturan JHT Mengagetkan, Politisi Gerindra Kecam BPJS Ketenagakerjaan | Friday 03 Jul 2015 13:18:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), membuat keresahan di masyarakat.
Sebab, para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya, meskipun mereka sudah menjadi anggota selama 5 ... Berita Selengkapnya |
| RUU Disabilitas Bentuk Keberpihakan DPR Terhadap Penyandang Disabilitas | Thursday 02 Jul 2015 05:42:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliyah memastikan RUU Penyandang Disabilitas yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015 ini akan dirumuskan DPR dengan keberpihakan penuh kepada para penyandang disabilitas.
“Jadi, kami pastikan para penyandang disabilitas tidak otomatis masuk ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Setujui Calon Panglima TNI Pilihan Presiden | Thursday 02 Jul 2015 05:31:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Komisi I DPR RI akhirnya secara bulat menyetujui calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda persetujuan baru dapat diambil setelah Rapat Dengar Pendapat Umum yang sebagian berlangsung tertutup berakhir pada pukul 21.15WIB.
"Bahwa Komisi I dengan ini ... Berita Selengkapnya |
|
|