Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
DPR: Stop Berutang, Rini! Siapa yang Mau Bayarin Kalau Hutang Terus | Friday 18 Sep 2015 06:59:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang baru saja melakukan pinjaman terhadap bank central China untuk pembiayaan tiga bank berplat merah seperti BRI, Mandiri, dan BNI mendapat protes keras dari anggota DPR RI. Langkah tersebut disesalkan karena tidak dikomunikasikan terlebih dahulu ke DPR.

"Beliau tidak komunikasi mengen
...

Isu Good Governance Usul Indonesia Disepkati Dalam Resolusi AIPA | Tuesday 15 Sep 2015 08:04:19

JAKARTA, Berita HUKUM -Setelah pembahasan terhadap berbagai agenda melalui sidang-sidang dengan yang cukup hangat dan panjang, Sidang Umum ke-36 AIPA di Kualalumpur, Malaysia yang diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2015 telah menghasilkan 7 (tujuh) Report Sidang yaitu: Report of the Committee of Political Matters; Report o ...

Komisi VI Sepakat Bentuk Panja Pelindo II | Friday 11 Sep 2015 14:04:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mengungkap berbagai persoalan terkait kinerja koorporasi PT Pelindo II, Komisi VI DPR mengundang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi Achmad Hafiz Tohir di ruang Rapat Komisi VI Gedung Nusantara I DPR Kamis (10/9) malam.

Dalam rapat tersebut mengemuka mas
...

Komisi III Usulkan DPR Bentuk Pansus Pelindo II | Wednesday 09 Sep 2015 12:49:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Badrodin Haiti yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedia Pandjaitan Selasa (8/9) siang, memutuskan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Pansus dibentuk tidak hanya melibatkan satu Komisi tetapi lintas Komisi yaitu Komisi V, VI, dan XI.

Dalam raker tersebut ka
...

Komisi III Pantau Maraknya TKA Illegal Masuk Batam | Tuesday 08 Sep 2015 16:14:59

KEPRI, Berita HUKUM - Fokus Kunker Spesifik Komisi III DPR adalah untuk melihat maraknya tenaga kerja asing yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui Batam merupakan salah titik masuk yang sangat tinggi. Kemudian pemerintah mempunyai rencana untuk menggerakkan sektor wisata, salah satunya Batam, setelah Bali dan Jakarta.

Demikian
...

Dituding Tameng PKI, Meminta DPR RI Tolak RUU KKR | Monday 07 Sep 2015 04:27:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (RUU KKR) berpotensi merugikan para Kyai, Ormas-ormas Islam dan TNI. ‎RUU yang sudah masuk prolegnas ini juga akan membuat terjadinya gejolak sosial di masyarakat.

Direktur Eksekutif Pusat Analis Dan Kajian Publik (Pustaka Institute), Rahmat Sholeh yang menga
...

Pemerintah Harus Konsisten Batasi Penggunaan Mata Uang Asing | Sunday 06 Sep 2015 10:34:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta untuk konsisten dalam membatasi penggunaan mata uang asing di Indonesia, dan lebih mengutamakan penggunaan rupiah. Apalagi, hal ini juga sudah dianjurkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia. Diharapkan, dengan banyaknya transaksi menggunakan rupiah, akan mendukung kestabilan nilai tukar ru ...

Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa | Thursday 03 Sep 2015 21:24:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah tradisi baru dimulai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Fraksi Gerindra di DPR RI. Sebelum memasuki masa cuti bersalin, dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 November 2015, ia memutuskan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan media sebagai sebuah kesempatan untuk berbagi informasi tentang per ...

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat | Thursday 03 Sep 2015 15:50:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia membawa efek negatif bagi tenaga kerja asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu diupayakan agar tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia lebih diperketat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Andika Hazrumy pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum d
...

Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten | Thursday 03 Sep 2015 15:34:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui dibahasnya RUU Paten. Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten DPR RI yang dipimpin John Kennedy Aziz dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly mewakili pemerintah, Rabu (2/9) di Senayan Jakarta.

Pandangan Fraksi PAN yang dibacakan oleh anggot
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]