| Legislatif |
|
|
| |
| SP JICT Serahkan 2 Boks Kontainer Bukti Pelanggaran Pelindo II ke Pansus DPR | Friday 23 Oct 2015 04:50:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) hadiri panggilan kedua (2) oelh Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR RI pada Kasus PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) setelah pada hari Selasa (20/10) yang lalu sempat diskors, karena anggota masih butuh pendalaman materi.
Kemudian, dalam agenda lanjutan Pansus DP ... Berita Selengkapnya |
| Aksi Unras Buruh Tol PT JLJ Ditemui Anggota DPR RI Komisi IX | Thursday 22 Oct 2015 17:29:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta disambangi oleh Irma Suryani Chaniago, salah seorang aktivis buruh dan politisi Indonesia perwakilan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem siang tadi, Kamis (22/10) kisaran pukul 14.00 Wib,
Beliau data ... Berita Selengkapnya |
| Lima Calon Anggota KY Disahkan Rapat Paripurna DPR | Wednesday 21 Oct 2015 13:43:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Agus Hermanto pada, Selasa (20/10) secara aklamasi mengesahkan lima calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang telah melalui seleksi uji kelayaakan (fit and proper test) Komisi III DPR.
Menurut Ketua Komisi III Azis Syamsuddin yang melaporkan uji kelayakan terdapat 7 nama calon ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Desak Pemerintah Segera Lakukan Divestasi Saham Freeport | Tuesday 20 Oct 2015 16:43:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan divestasi saham PT.Freeport Indonesia. Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Kardaya Warnika mengatakan pemerintah harus konsisten menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan divestasi dengan maksud dan ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Sepakat Tunda Revisi UU KPK | Friday 16 Oct 2015 03:21:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dan Pimpinan DPR akhirnya sepakat untuk menunda pengesahan revisi Undang -undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . Penundaan ini terjadi, setelah rapat konsultasi antara Presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR di Istana Merdeka pada, Selasa (13/10) lalu.
Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, bahwa penundaan revi ... Berita Selengkapnya |
| RUU Pengampunan Nasional Bisa jadi Arena Money Laundry | Wednesday 14 Oct 2015 18:37:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya RUU Pengampunan Nasional dalam pembahasan prolegnas prioritas 2015 mendapatkan reaksi keras Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi NasDem Luthfi A. Mutty. Sebab menurut dia, RUU ini akan berimplikasi pada imunitas para pengemplang pajak dan menjadi ajang money laundry.
Imunitas yang dimaksud Luthfi adalah para ... Berita Selengkapnya |
| Setahun Jokowi-JK, Rapor Kinerja Masih Merah | Tuesday 13 Oct 2015 05:08:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bulan ini sudah setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemban amanah untuk melakukan perbaikan ekonomi nasional sesuai janji saat kampanye. Berdasarkan sejumlah parameter pemerintahan yang didukung oleh Kabinet Kerja belum mampu menunjukkan kinerja sesuai Tri Sakti dan Nawa Cita. Bisa dikatakan rapor ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Serahkan Hasil Sidang Gopac ke KPK | Monday 12 Oct 2015 16:36:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunjungi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/10). Kedatangan Fadli Zon ke KPK dalam rangka menyampaikan hasil Sidang Umum Global Organization of Parlementarians Against Corruption (GOPAC) ke-6 di Yogyakarta baru-baru ini.
Kedatangan Fadli Zon sekaligus memperkenalkan posisi ba ... Berita Selengkapnya |
| Paket Kebijakan Ekonomi Diharapkan Sesuai Kebutuhan Riil | Monday 12 Oct 2015 16:25:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 3 beberapa waktu yang lalu. Sejumlah pihak berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bersahabat. Harapan pun dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR, H.Willgo Zainar, SE,MBA.
“Kita harapkan paket keb ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setuju Bentuk Pansus Pelindo II | Tuesday 06 Oct 2015 13:43:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, di Gedung DPR, Senin (5/10). Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan usulan pembentukan Pansus yang terdiri lintas fraksi dan lintas komisi yang secara khusus akan menda ... Berita Selengkapnya |
|
|