| Legislatif |
|
|
| |
| Anggota DPD Nono Sampono Dukung Penuh Terbentuknya DOB Maluku | 2016-02-06 13:10:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dengan delegasi calon Daerah Otonom Baru (DOB) dari Provinsi Maluku, anggota DPD RI Komite I asal Provinsi Maluku, Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono, MSi menegaskan, dukungan penuh agar terbentuknya DOB di Provinsi Maluku.
Nono Sampono selaku ... Berita Selengkapnya |
| BUMN Tak Boleh Sembarangan Gunakan Aset Negara dalam Proyek KAC !! | Wednesday 03 Feb 2016 11:27:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penolakan terhadap rencana pemerintah Indonesia pada Mega proyek 'raksasa' pembangunan KAC terus saja muncul dari berbagai pihak, kini juga datang dari Ketua Komisi VI DPR-RI A. Hafisz Tohir yang juga mempertanyakan rencana pemerintah membangun kereta api cepat (KAC) atau high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung.
Dia mem ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPR: Pemerintah Keliru Tafsirkan Pasal 33 UUD 45 | Tuesday 02 Feb 2016 16:12:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, memiliki kesalahan pemikiran terkait rencana pembangunan mega proyek 'raksasa' kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung, yang dikerjakan oleh China dengan anggaran sekitar Rp.71 triliun itu.
... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPR Sesalkan Keputusan Pemerintah Terkait Kereta Api Cepat | Monday 01 Feb 2016 20:23:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan langkah Pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terburu-buru meresmikan pembangunan mega proyek 'raksasa' kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung. Padahal, sejak awal proyek itu sudah bermasalah dan bahkan melanggar aturan.
Demikian diungkap ... Berita Selengkapnya |
| Perangi Perdagangan Perempuan, Politisi Gerindra Gandeng Artis Cantik | Sunday 31 Jan 2016 22:47:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku prihatin dengan maraknya perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia. Karena itu, wanita yang akrab disapa Sara ini kembali menggencarkan organisasi yang sempat ia bangun untuk memerangi perdagangan orang tersebut yakni Yayasan ParTha atau Parina ... Berita Selengkapnya |
| Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Menkominfo Bahas Tiga Agenda | Friday 29 Jan 2016 08:49:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara beserta seluruh jajaran Eselon I dan II menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara Kompleks DPR & MPR RI, Jakarta, Kamis siang (28/1) .
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ters ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX DPR Pilih 5 Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang Baru | Wednesday 27 Jan 2016 21:00:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada minggu lalu, kini Komisi IX DPR RI kembali memilih Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan. Dari 10 nama yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo, Komisi IX DPR RI memilih 5 nama yakni 2 orang dari unsur pekerja, 2 ... Berita Selengkapnya |
| Viva Yoga Minta Pemerintah Cabut PP No 61/2015, Pungutan Ekspor CPO Karena Merugikan Petani Miskin | Wednesday 27 Jan 2016 11:32:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa, adanya pungutan ekspor di luar pajak pada dasarnya untuk tujuan subsidi dan replanting (peremajaan kembali), serta untuk riset. Viva Yoga menjelaskan di sesi diskusi publik yang digelar di ... Berita Selengkapnya |
| Ada Ketidakadilan Anggaran Pendidikan Islam | Monday 25 Jan 2016 09:34:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengatakan, ada ketidakadilan soal anggaran terhadap pendidikan Islam. Misalnya Menteri Keuangan, memotong anggaran pendidikan Islam (Pendis) sebesar Rp 4 Triliun pada tahun 2016 ini.
"Sebenarnya ada ketidakhadiran negara dalam pemberdayaan penguatan pendidikan islam, guru-guru m ... Berita Selengkapnya |
| Direktur CBA Desak Stop Anggaran Sosialisasi Empat Pilar | Wednesday 20 Jan 2016 09:55:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap tahun anggaran untuk sosialisasi empat pilar selalu tercantum dalam kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Menurut aktivis senior anti korupsi, Uchok Sky Khadafi sebagai Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Center For Budget Analysis (CBA) bahwa, alokasi untuk sosialisasi program empat pilar MPR RI sangat ... Berita Selengkapnya |
|
|