| Legislatif |
|
|
| |
| Fadli Zon Ajak Mahasiswa Teladani Pemikiran Bung Hatta | 2016-02-21 01:22:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menjadi pembicara utama dalam Mukernas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) 2016, di Gedung Asrama Haji Bekasi Jumat, (19/2). Dalam kesempatan itu, dia mengajurkan kepada para peserta mukernas dari berbagai perwakilan kepengurusan daerah mulai dari Aceh sampai Papua untuk kembali menel ... Berita Selengkapnya |
| UU Anti Terorisme Belum Perlu Direvisi | 2016-02-19 03:06:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - UU Anti Terorisme dipandang belum perlu direvisi, karena masih cukup memadai. Apalagi, sejak 2013 aksi terorisme di Tanah Air sebetulnya cenderung menurun. Yang perlu dibenahi adalah manajemen BIN dan pengawasan terhadap Densus 88.
Demikian mengemuka dalam dialog bertajuk revisi UU Terorisme di DPR, Selasa (16/2) lalu. Ha ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX DPR Desak BKKBN Selesaikan Pendataan Keluarga | 2016-02-18 15:23:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mendesak Kepala BKKBN RI untuk menyelesaikan program pendataan keluarga, serta melakukan koordinasi data dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dapat dijadikan dasar bagi penetapan kebijakan penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan pembangunan lainnya.
Demikian ... Berita Selengkapnya |
| Banggar DPR Dorong Pemerintah Segera Bahas APBN-P 2016 | 2016-02-18 09:22:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR-RI, MH. Said Abdullah mendesak pemerintah agar segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Dia berharap pemerintah sudah menyelesaikan tugas yang dimaksud itu pada bulan Juli.
"Raker ini bagian dari Warning bagi pemerintah. Karena itu, saya berh ... Berita Selengkapnya |
| Banyak Analisa PPATK Tak Dilanjuti Apgakum | 2016-02-15 15:09:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani mempertanyakan penjelasan Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan analisi transaksi keuangan), M. Yusuf Ali yang mengatakan bahwa ada laporan maupun hasil analisa PPATK yang disampaikan ke apgakum (aparat penegak hukum) namun tidak dilanjuti dengan alasan setelah diselidiki bahkan disidik tidak ... Berita Selengkapnya |
| Penerimaan Menurun, Pemerintah Malah Terus Berutang | 2016-02-13 12:42:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penerimaan negara dari ekspor menunjukkan tren menurun. Saat yang sama pemerintah malah menumpuk utang. Dalam kondisi seperti ini, harusnya ada penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan hal tersebut saat dihubungi Kamis (11/2). "Tak masuk akal, memang. Ketika pener ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPD RI Minta Dinkes Pemrov DKI Jakarta Cegah DBD | 2016-02-12 17:35:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Kesehatan Pemrov DKI Jakarta diminta focus melakukan pencegahan penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di seluruh sekolah-sekolah. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, Jumat (12/2).
"Anak-anak sangat rentan dengan penyakit DBD. Hampir setiap hari. Saya minta Dinkes f ... Berita Selengkapnya |
| Freeport Kantongi Izin Ekspor Konsentrat, Jokowi Langgar UU | 2016-02-11 07:45:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia telah mengeluarkan perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI). Izin ekspor yang telah berakhir pada 28 Januari 2016 itu resmi diperpanjang mulai 9 Februari 2016.
Terkait hal itu, Politikus PDIP Effendi Simbolon menegaskan, perpanjan ... Berita Selengkapnya |
| Marak Korban Miras Oplosan, Pemicu Golkan RUU Minol | 2016-02-11 07:03:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa di Sleman Jogyakarta dimana 26 orang meninggal karena miras oplosan, sekaligus menjadi pemicu yang lebih kuat lagi bagi Pansus RUU Minuman Beralkohol (Minol) untuk sesegara mungkin menggolkan RUU Minol. Dalam RUU ini juga diatur mengenai jenis-jenis miras termasuk miras oplosan.
Demikian ditegaskan anggota Pansu ... Berita Selengkapnya |
| Berbahaya, Pemerintah Terus Cetak Utang | 2016-02-10 03:01:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ironis, di tengah pencabutan subsidi BBM, pemerintah masih terus mencetak utang luar negeri untuk membiayai APBN. Ini membahayakan kelangsungan ekonomi nasional. Apalagi, ada utang swasta yang ternyata jauh lebih besar daripada utang pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut saat dihubungi ... Berita Selengkapnya |
|
|