Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Fadel: Pentingnya Nasionalisme Demi Keutuhan NKRI | 2016-03-01 15:00:21

GORONTALO, Berita HUKUM - Pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme di seluruh warga negara indonesia, akan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimasa sekarang dan masa-masa mendatang, bila keamaanan dan kesejahteraan bisa diwujudkan di seluruh wilayah negara ini.

"Saya optimis indonesia kedepan masih utuh jika keamanan,
...

Panja Komisi VIII DPR Janji Perjuangkan Anggaran Pendidikan Islam | 2016-03-01 09:29:12

RIAU, Berita HUKUM - Ketua Tim Kunjungan Spesifik Panja Pendidikan Islam ke Provinsi Kepulauan Riau Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid berjanji akan memperjuangkan anggaran pendidikan islamKementerian Agama RI.

"Kami ingin berjuang maksimal tapi tolong kinerjanya ditingkatkan, dan sebagai bahan perjuangan kami harapkan masukan-masukan dan informasi
...

DPR Siap Hadapi Gugatan UU Tapera | 2016-02-29 16:35:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, kalau ada keberatan dengan disahkannya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maka salurannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya DPR siap menghadapi gugatan.

"Karena sudah menjadi undang-undang DPR harus siap, karena kami yakin UU Tapera sangat bagus, dan menunjukkan keberpihaka
...

Kebijakan Pemerintah Harus Sesuai Harapan Rakyat | 2016-02-27 11:00:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta untuk tidak menciptakan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, karena pengguna kebijakan itu adalah rakyat. "Pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan, harus berdasarkan keinginan, harapan, dan pendapat rakyat," ujar Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV, disela-sela rapat den ...

Senator DPD RI Motivasi Pemuda Bangun Ekonomi Kerakyatan | 2016-02-25 19:25:22

GORONTALO, Berita HUKUM - "Siswa dan siswi harus senantiasa meningkatkan kapabilitas, kapasitas, dan sesegera mungkin terjun ke dunia usaha agar tidak menjadi tamu di negeri sendiri," ungkap Senator DPD RI, Dewi Sartika Hemeto, saat memberikan materi penataan sistem ekonomi berbasis demokrasi pancasila dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar kehidupan b ...

Paripurna DPR Sahkan RUU Tapera Menjadi UU | 2016-02-24 09:02:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI ke 19 Masa Sidang III Tahun 2015/2016 Selasa (23/2) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-Demokrat) secara aklamasi mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi UU. Rapat ini diawali dengan laporan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan).

Yoseph menyam
...

Pesan HIdayat Nur Wahid Teruntuk Mahasiswa | 2016-02-23 18:43:00

BANTEN, Berita HUKUM - Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Terbukti dengan makin banyaknya gerakan yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan Pancasila.

Antara lain munculnya gerakan komunis, LGBT juga terjadinya demo OPM. Komunisme merupakan gerakan yang jelas-jelas bertentangan deng
...

Panas! Menpan RB Yuddy Bertengkar Sama Politikus PDIP | 2016-02-23 10:08:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, tersinggung dengan pernyataan anggota Komisi II DPR dari PDIP Arteria Dahlan, yang menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dalam persoalan honorer kategori II (K2).

Ini terjadi dalam rapat antara Komisi II DPR dengan Menteri Yuddy,
...

Mahasiswa Kalah Militan dengan Buruh | 2016-02-22 23:27:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon mengharapkan mahasiswa tidak kalah militan dalam gerakan kritis terhadap jalannya pemerintahan dengan elemen gerakan buruh. Bahkan dia juga menyindir, mahasiswa tidak lebih baik terorganisir dibandingkan buruh.

"Kalau saya lihat di kalangan buruh itu lumayan, buruh itu terorganisir dengan rapi
...

Komisi IX Akan Panggil Direksi PT Dirgantara Indonesia | 2016-02-21 03:01:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX berencana akan memanggil Direksi PT. Dirgantara Indonesia untuk meminta penjelasan terkait adanya laporan tindakan semena-mena terhadap dua orang karyawannya.

"Kami akan memanggil Direksi PT.DI, untuk mendapat penjelasan, apa perlu dilakukan mediasi atau bagaimana, kita juga tidak bisa dengar dari satu pihak saj
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]