| Legislatif |
|
|
| |
| Politisi Gerindra Desak Pemerintah Kaji Ulang Hukuman Kebiri | 2016-05-17 17:02:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dalam jangka waktu dekat ini akan mengeluarkan Perpu untuk mempertegas rencana pengenaan kastrasi hormonal atau kebiri kimiawi sebagai sanksi pemberat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan, kastrasi hormonal akan mematikan dorongan seksual para predator sehingga mereka tidak akan men ... Berita Selengkapnya |
| Ucapan Kita Harus Melahir Persatuan, Bukan Kebencian Atau Kemarahan | 2016-05-14 14:43:27 |
 |
SIDOARJO, Berita HUKUM - Ketika berbicara di forum Dialog Kebangsaan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan kembali mengingatkan bahwa siapa pun kita perilakunya harus berlandaskan Pancasila, memancarkan sinar Ilahi.
Kalau perilaku memancarkan sinar ilahi, menurut Zulkifli, maka kita akan memperlakukan ma ... Berita Selengkapnya |
| Parlemen Perempuan Dunia Desak Pemberdayaan Secara Politis | 2016-05-13 19:36:27 |
 |
YORDANIA, Berita HUKUM - Perempuan dan politik kini sudah kian dekat dan hampir sulit dipisahkan lagi. Lewat aktivitas politiklah para perempuan di dunia bisa ikut mengambil keputusan penting menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itu, para perempuan dari seluruh parlemen di dunia mendesak pemberdayaan secara politis.
Desakan te ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Jokowi Serius Dorong Proyek Mobil Esemka | 2016-05-09 15:05:35 |
 |
PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Muslim, mengharapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam rangka mendorong proyel mobil Esemka, sehingga Produk Otomotif Indonesia bisa dibanggakan.
Politisi Partai Demokrat ini melihat, seperti Mobil Timor pada era-Soeharto, kemudian era-Jokowi dengan Mobil Esemka, tapi sampai ha ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pertanyakan Lolosnya Marry Jane Dalam Eksekusi Mati Jilid Tiga | 2016-05-07 11:09:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan posisi Marry Jane sebagai narapidana yang sebelumnya masuk dalam daftar eksekuti mati jilid tiga, namun namanya tidak terdapat di daftar nama eksekusi mati jilid tiga tersebut.
Bambang menegaskan dirinya akan menanyakan langsung ke Kejaksaan Agung didalam rapat denga ... Berita Selengkapnya |
| DPR Harap Revolusi Mental Jangan Hanya Sekedar Jargon | 2016-05-04 09:42:59 |
 |
DEPOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengharapkan konsep revolusi mental yang diusung Pemerintahan Jokowi tidak hanya sebagai jargon politik semata, melainkan mampu menghasilkan output yang jelas dan terukur.
Demikian diungkapkan politisi Gerindra ini saat menjadi salah satu keynote speaker dalam Creative Cultural Forum (CCF) Sastra U ... Berita Selengkapnya |
| Mahyudin: Imigrasi Perlu Awasi TKA dari Cina | 2016-05-01 08:10:58 |
 |
SLEMAN, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Mahyudin mendorong aparat berwajib khususnya keimigrasian untuk memeriksa tenaga kerja asing (TKA) dari Cina yang tertangkap melakukan pengeboran di area Landasan Udara Halim Perdanakusumah.
"Saya pikir perlu juga diperiksa legalitas dokumen keimigrasian mereka," kata Mahyudin dalam perbincangan dengan war ... Berita Selengkapnya |
| DPR Segera Selesaikan Lima RUU | 2016-05-01 07:33:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lima rancangan undang-undang (RUU) akan segera diselesaikan pembahasannya pada Masa Sidang V, Mei 2016. Kelimanya adalah RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, RUU Pilkada, RUU Paten, RUU Merek, dan RUU Minuman Beralkohol.
Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampikan hal tersebut dalam pidato Penutupan Masa Sidang IV, Jumat (29/ ... Berita Selengkapnya |
| Cetak Sawah Baru Harus Perhatikan Aspek Teknis | 2016-04-29 14:46:48 |
 |
PINRANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar mengingatkan Pemerintah, agar dalam menjalankan program cetak sawah, selalu memperhatikan aspek aturan teknis. Ia menegaskan, program cetak sawah yang menargetkan hingga 200 ribu hektar pada tahun 2016 itu jangan sampai sia-sia.
Demikian dikatakannya di sela-sela peninjauan lo ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah dan Masyarakat Perlu Awasi Pulau-pulau Dijual ke Orang Asing | 2016-04-26 11:21:08 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat mengingatkan, jangan sampai ada pulau-pulau yang dijual atau dikuasai orang asing dengan bermacam-macam modus. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini sebab modus yang dilakukan diantaranya mengawini orang lokal kemudian membeli sebuah pulau.
Hal itu dikatakannya seusai mengunjungi K ... Berita Selengkapnya |
|
|