Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Komisi X Kecewa Minimnya Serapan Anggaran Bekraf | 2016-06-10 21:45:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra kecewa dengan minimnya serapan anggaran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) di semester pertama APBN 2016. Per 30 Juni 2016, serapan anggaran baru mencapai 12,87 persen.

"Pada 28 April yang lalu, kita sudah membahas persiapan RAPBN 2016. Saat itu serapan anggaran belum ada 1 persen. D
...

CSR Perlu Diatur Agar Tak Sekedar Bansos | 2016-06-09 04:47:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI, Amrullah Amri Tuasikal menyampaikan bahwa pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dirasa perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perusahaan pelaksana CSR memiliki pegangan dan tepat sasaran.

"Pelaksanaan CSR perlu diatur sehingga tidak hanya sekedar bantu
...

Senator Dewi: Filterisasi Informasi, Tepis Paham Radikalisme | 2016-06-04 08:43:51

GORONTALO, Berita HUKUM - Saat ini isu dan paham radikalisme beredar luas di masyarakat, salah satunya melalui media sosial. Hal ini menjadi perhatian serius anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewi Sartika Hemeto, SE. Menurut Aleg asal Dapil Provinsi Gorontalo ini, semua pihak harus bijak dalam menyikapi berbagai isu dan i ...

Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU | 2016-06-03 06:53:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Kordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan mengesahkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahaun 2015 Tentang Penetapan Peraaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ...

Ketua DPR Ajak Pers dan Publik Awasi Pembahasan APBN-P 2016 | 2016-06-01 05:36:00

BATAM, Berita HUKUM - Ketua DPR Ade Komarudin mengajak pers masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pembahasan APBN-P 2016. Hal itu dimaksudkan supaya tidak ada pihak yang bermain dalam pembahasan yang rutin dilakukan tiap pertengahan tahun.

Hal itu disampaikannya ketika menghadiri Press Gathering di Hotel Novotel, Batam pada Jumat, (27/
...

Legislator Anjurkan Presiden Terbitkan Perppu Darurat Hakim | 2016-05-31 07:13:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan lembaga penegakan hukum yang merupakan salah satu unsur dari trias politika harus lebih suci dibandingkan dengan eksekutif dan legislatif. Menurutnya lembaga yudikatif punya peran sangat penting dalam menjaga kehormatan negara.

Arsul menganjurkan kepada Presiden Joko Widod
...

Fortani Kecewa Pemerintah Impor Bawang Merah | 2016-05-26 08:20:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR menggelar RDPU dengan para pelaku pertanian dari berbagai komoditas dan berbagi profesi yang tergabung dalam Forum tani Indonesia (FORTANI), guna mendengarkan ide dan gagasan dari Forum Tani tersebut.

Dalam kesempatan rapat itu, Forum Tani Indonesia menyampaikan butir-butir tuntutannya yang terangkum dalam N
...

Banyak Faskes Terima Dana Kapitasi Tanpa Layani Pasien | 2016-05-24 23:02:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR membahas mengenai banyaknya permasalahan dalam pelayanan kesehatan terutama yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (23/5).

Ketua Komis IX, Dede Yusuf menj
...

MKD DPR Akan Gelar Sidang Pada Akhir Mei | 2016-05-21 07:52:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar rapat untuk menentukan jadwal persidangan yang masuk ke dalam sekertariat MKD selama reses. Salah satunya, MKD akan meyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPR, Ruhut Sitompul.

"Sidang akan dimulai pada akhir Mie mendatang, yaitu Selasa 31 Mei. Keputus
...

Komisi IV Akan Kawal Pembentukan Badan Pangan | 2016-05-19 09:46:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai masih ada upaya tarik ulur dalam masalah pembentukan Badan Pangan, meskipun hal tersebut merupakan salah satu amanah yang terkandung dari keberadaan Undang-undang tentang Pangan. Karena itu Komisi IV akan terus mengawal pembentukan Badan Pangan ini.

"Meski demikian, hal itu terg
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]