| Legislatif |
 |
|
| |
| Tak Capai Kesepakatan, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Dihentikan | 2022-06-02 06:24:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana. Pemberhentian pembahasan RUU penanggulangan bencana ini dilakukan lantaran tidak tercapainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah. Kesepakatan ini diambil u ... Berita Selengkapnya |
| Empat Catatan Kritis HNW Soal Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2023 | 2022-05-28 17:01:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi VIII DPR-RI Komisi VIII, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, memberikan catatan kritis terkait arah kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2023, khususnya di bidang sosial, bencana, perempuan dan anak yang merupakan ruang lingkup urusan Komisi VIII DPR-RI, Komisi yang dirinya aktif di dalamnya.
... Berita Selengkapnya |
| Sudewo Singgung Soal Kesejahteraan 'Driver' Transportasi 'Online' yang Terabaikan | 2022-05-25 10:04:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengkritisi aplikator sekaligus operator dari keberadaan jasa transportasi online. Menurutnya ada beberapa hal, berkaitan dengan kewajiban dan hak penyelenggara transportasi online yang tidak terpenuhi. Kondisi ini terjadi karena jasa transportasi online di Indonesia masih dalam wilayah abu-abu ... Berita Selengkapnya |
| Ratna Juwita Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Tercantum di APBN 2022 | 2022-05-23 15:54:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak mencantumkan secara jelas alokasi Dana Abadi Pesantren dalam belanja APBN 2022. Padahal, menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah lama disahkan dan pendapatan negara dal ... Berita Selengkapnya |
| Rugikan Petani Sawit, Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dicabut | 2022-05-20 09:11:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah harus segera membuka kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Sebab, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut menurutnya telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi petani sawit. Menur ... Berita Selengkapnya |
| Bertentangan dengan Pancasila, DPR Minta Ekspos Perilaku LGBT di Indonesia Dihentikan | 2022-05-13 07:01:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku dan perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Hal ini menyusul polemik yang meluas di masyarakat perihal penolakan podcast Deddy Corbuzier yang dinilai memberi ruang 'kampanye' bagi pelaku seks menyimpang tersebut. Deddy ... Berita Selengkapnya |
| Puteri Komarudin Tegaskan Peran Parlemen Awasi Pengelolaan Utang Negara | 2022-05-01 21:20:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menegaskan peran DPR RI dalam mengawasi kinerja pengelolaan utang negara melalui fungsi-fungsi parlemen. Hal ini terkait kenaikan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen selama pandemi guna membiayai penanganan ... Berita Selengkapnya |
| Puan Desak Pemerintah Antisipasi Kepadatan, Pengamat: Gencarkan Imbauan Mudik Awal | 2022-04-25 21:22:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah mempersiapkan detail kebutuhan masyarakat dan pengamanan di setiap titik keramaian selama perjalanan mudik. Namun, para pemudik juga diimbau untuk menghindari waktu-waktu puncak.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Mayarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko S ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Apresiasi Putusan MA Terkait Vaksin Halal | 2022-04-25 06:26:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung (MA) yang telah membuat putusan merespon aspirasi umat Islam yang selama ini telah banyak disuarakan oleh para tokoh Islam dari berbagai kalangan terkait vaksin halal. Diketahui MA mengabulkan uji materi yang dilayangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YMKI). Den ... Berita Selengkapnya |
| DPR Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng | 2022-04-24 23:22:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjalankan dan memperkuat fungsi pengawasannya untuk membenahi masalah tata niaga minyak goreng.
Sebelumnya diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ... Berita Selengkapnya |
|
|
