| Legislatif |
|
|
| |
| Hasil Tax Amnesty Signifikan, Pemerintah Jangan Langsung Senang | 2016-10-01 23:26:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan Tax Amnesty dilakukan selama periode sembilan bulan dan terbagi menjadi tiga periode, dengan nilai tebusan sebesar 2 persen untuk harta di dalam negeri dan 4 persen untuk luar negeri, dan hanya berlaku pada periode pertama yang berakhir pada bulan September 2016. Pada periode ini terjadi lonjakan hingga 86,4 tril ... Berita Selengkapnya |
| Zulkifli Hasan: Waspada, Pancasila Diambang Kehancuran | 2016-10-01 06:30:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memulai sambutannya pada acara Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional, yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat pada Kamis (29/9) dengan teriakan merdeka. Serentak ratusan peserta Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi itu pun menjawabnya dengan kalimat yang sama dan suara lantang "merde ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Anggaran Promosi Pariwisata Tidak Disia-siakan | 2016-09-30 05:24:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir meminta Kementerian Pariwisata untuk tidak menyiakan-nyiakan anggaran promosi pariwisata Indonesia. Ia berharap, promosi yang digencarkan Kemenpar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, dan anggaran promosi dialokasikan secara efektif dan efisien.
Demikian ditekannya saat rapat Panja ... Berita Selengkapnya |
| Fadel Ungkap Catatan Kritis Kemiskinan di Gorontalo | 2016-09-28 09:26:33 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Ekonomi suatu daerah akan berkembang dan tumbuh pesat harus dibarengi dengan mengurangi kemiskinan agar ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin tidak makin jauh.
"Sehingga pemerintah daerah harus memiliki program dan target pembangunan yang tepat dan jelas sasarannya, terutama bagaimana masyarakat yang sebelumn ... Berita Selengkapnya |
| Pengusaha UKM Korban Lapindo Belum Terima Ganti Rugi | 2016-09-28 08:02:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pengusaha UKM yang menjadi korban lumpur di Sidoarjo, Jatim, hingga kini belum mendapat ganti rugi. Pemerintah sempat menjanjikan alokasi ganti rugi dalam APBN 2015 dan 2016. Ternyata, janji itu tak pernah terealisasi. Padahal, MK dalam putusannya tahun 2013 telah mengamanatkan agar pemerintah segera melunasi ganti rugi ... Berita Selengkapnya |
| Geger! Fadli Zon Bongkar Kebohongan Ahok, "Ternyata Rusunawa Program Kementerian PU PR, Bukan Program Ahok!" | 2016-09-27 06:09:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penggusuran warga di DKI Jakarta yang terjadi pada era pemerintahan Ahok mencapai titik puncak kekejian Pemprov DKI kepada warganya.
Dalam setiap penggusuran, Ahok menolak disebut menggusur. Ia selalu mengklaim bahwa, yang dilakukan Pemprov bukanlah menggusur namun merelokasi agar warga tinggal di tempat yang lebih manusi ... Berita Selengkapnya |
| Darmadi Durianto: Keberpihakan Pemerintah Terhadap UMKM Tidak Sinkron | 2016-09-26 16:41:00 |
 |
BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan keberpihakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap tidak sinkron dengan realita yang ada terlebih, anggaran untuk pelatihan daya saing MEA sendiri mengalami pemangkasan yang cukup besar
"Bagaimana kita bisa meningkatkan daya siang UMKM. ... Berita Selengkapnya |
| Tax Amnesty Jangan Menakut-nakuti Pengusaha Menengah Kebawah | 2016-09-23 06:50:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani agar dalam pelaksanaan Undang-undang Tax Amnesty tidak menyebarkan kepanikan kepada pengusaha menengah kebawah, dia juga meyakinkan bahwa petugas pajak bisa menagih utang perusahaan asing yang ada di Indonesia.
"Jangan kemudian ... Berita Selengkapnya |
| Bambang Haryo Kritik Harga Energi yang Mahal | 2016-09-21 03:33:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harga energi listrik dan gas yang masih mahal dikritik Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Harga kedua produk energi itu masih terlalu mahal bila dibandingkan harga di negara tetangga.
Bambang melontarkan kritiknya di hadapan pemerintah saat rapat Banggar yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Sa ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Umumkan Hasil Kajian Kelayakan Reklamasi Teluk Jakarta | 2016-09-19 16:39:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan kembali megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Hal ini semakin diperkuat dengan minimnya transparansi dari pemerintah untuk membu ... Berita Selengkapnya |
|
|