| Legislatif |
|
|
| |
| Juru Bicara RAR: Mendesak DPRD DKI Sidang Paripurna Memberhentikan Ahok sebagai Gubernur | 2016-10-12 08:25:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan pernyataan keputusan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Thahaja Purnama (Ahok), Ferdinand Hutahean selaku juri bicara dari Rumah Amanah Rakyat (RAR) mendesak DPRD Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan Sidang Paripurna untuk memberhentika ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR: Banyak Miliki Energi Sosial, Indonesia Bisa Melesat Menjadi Negara Maju | 2016-10-11 14:46:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbicara soal empat konsensus berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika, dalam sosialisasi yang digalakkan MPR disebut Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Indonesia adalah negara yang sangat beruntung memiliki semua itu.
Para pejuang kemerdekaan Indonesia dalam proses pemikiran ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan | 2016-10-10 16:37:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Hetifah menyinggung kondisi pelayanan publik di daerah perbatasan yang minim. Hal tu sering ditemui ketika melakukan kunjungan kerja ke dapilnya di Kalimantan Utara, meskipun begitu ia mengapresiasi kinerja Ombudsman untuk melakukan inisiasi dalam melakukan investigasi.
Hal itu diungkapkan dalam R ... Berita Selengkapnya |
| BPK Menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 Kepada DPR | 2016-10-07 13:18:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Memenuhi kewajiban Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna ke 7, Selasa (4/10/2016) di G ... Berita Selengkapnya |
| Komisi XI DPR Setujui Right Issue dan PMN Kepada 4 BUMN | 2016-10-07 08:45:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI menyetujui penawaran saham terbatas (right issue) disertai dengan langkah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diharapkan penggunaan anggaran PMN tersebut sesuai dengan program prioritas pemerintah, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ... Berita Selengkapnya |
| Pencantuman Pancasila di RUU KUHP Bentuk Perlindungan terhadap Ideologi Bangsa | 2016-10-06 12:59:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III, Taufiqulhadi menilai pencantuman Pancasila dalam RUU KUHP menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap ideologi bangsa yang sudah teruji kesaktiannya. Hal tersebut diungkapkannya dalam RDP (Rapat dengar pendapat) Panja RUU KUHP Komisi III dengan sejumlah ahli hokum dan pakar politik di ruang rapat Komisi I ... Berita Selengkapnya |
| Senator Tanamkan Makna Kebangsaan | 2016-10-05 22:21:34 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - "Bangsa Indonesia merupakan gambaran bangsa yang majemuk, membawa banyak perbedaan dan keragaman karakter. Indonesia sangat unik, karena masyakatnya tinggal di daerah yang terpisah (akibat batas geografis) dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda pula," urai Senator DPD RI asal Gorontalo, Rahmijati Jahja dalam S ... Berita Selengkapnya |
| Persoalan Transportasi Online, Komisi V Dorong Revisi UU Lalu Lintas | 2016-10-05 14:31:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengusulkan agar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dapat direvisi untuk menyelesaikan persoalan transportasi online.
Hal itu disampaikan Yudi saat menerima aspirasi dari Forum Pengemudi Transportasi Online dalam rangka Hari Aspirasi, di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setujui Bahrullah Akbar Menjadi Anggota BPK RI | 2016-10-04 19:00:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Bahrullah Akbar menjadi Anggota BPK RI. Rapat pada Selasa (4/10) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, DPR, Jakarta.
"Tiba saatnya kita untuk mengabil keputusan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terha ... Berita Selengkapnya |
| Panja Pengawasan TKA DPR RDP dengan Tiga Kementerian | 2016-10-03 20:19:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Komisi IX DPR melakukan RDP dengan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Kepada Badan PPSDKM Kemenkes, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Macanegara dan Pengurus Konsil Kedokteran Indonesia di Ruang Rapat Komisi IX, Jakarta, Senin (3/10).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komi ... Berita Selengkapnya |
|
|