| Legislatif |
|
|
| |
| Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia | 2016-10-28 11:23:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya dugaan praktek kecurangan yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia (Persero) menimbulkan banyak pertanyaan bagi beberapa anggota Komisi VI DPR RI. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat lanjutan membahas kinerja perusahaan dan kinerja keuangan serta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 di Gedung DPR RI, Sen ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Terima Nama Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial MA | 2016-10-26 13:12:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto didampingi anggota Komisi III Arsul Sani mengadakan rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi Yudisial RI Aidul Fitriciada Azhari beserta jajarannya, dalam rangka menerima penyerahan nama calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung RI.
"Kami menerima penyampaian usulan na ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Tegur Menkeu Soal Kewenangan Bahas PNM 4 BUMN | 2016-10-24 05:34:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005, pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) berada dalam ruang lingkup kewenangan Komisi VI DPR RI. Hal ini ditekankan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Deputi BUMN.
Azam menilai langkah Sri tidak ... Berita Selengkapnya |
| Kondisi Keuangan Negara dalam Situasi Gawat | 2016-10-20 18:56:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.
Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp 2.123 triliun, sebes ... Berita Selengkapnya |
| Politikus PKS Sampaikan Toleransi Beragama, Ajak Anggota Bertakbir di Paripurna DPR | 2016-10-19 14:39:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menggelar Rapat paripurna pembahasan Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, Rabu (19/10).
Uniknya, rapat DPR kali ini diwarnai kumandang takbir. Peristiwa tersebut berawal dari salah satu anggota yang mengajukan interupsi.
Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf menyuarakan perny ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon: Dua Tahun Jokowi, Hidup Rakyat Makin Susah | 2016-10-18 14:36:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra Fadli Zon menganggap Presiden Joko Widodo belum menunjukkan prestasi cukup baik dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. Ia justru menilai selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo kehidupan masyarakat semakin susah.
"Dua tahun pemerintahan @Jokowi, hidup rakyat makin susah, ... Berita Selengkapnya |
| Dewan dan Pemerintah Setuju RUU Perubahan Iklim Dibawa ke Paripurna | 2016-10-17 16:55:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah dibahas secara marathon, Komisi VII DPR RI dan pemerintah setuju RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) dibahas lebih lanjut pada pembahasan tingka ... Berita Selengkapnya |
| Masih Banyak Persoalan Guru Yang Belum Dituntaskan | 2016-10-15 22:12:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih menilai tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menangani persoalan guru masih banyak yang perlu dituntaskan. Salah satunya terkait syarat minimal kualifikasi guru.
"Beberapa persoalan harus dituntaskan Kemendikbud, misalnya, dari 3,9 juta guru, baru 1 juta guru ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta PLN Transparan Soal Kenaikan Tarif Listrik Periode Oktober 2016 | 2016-10-14 06:10:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta PT PLN untuk transparan dalam melakukan kenaikan tarif listrik kepada masyarakat, khususnya terhadap 12 golongan pelanggan.
Hal itu disampaikan Rofi menyusul rencana kenaikan tarif listrik periode Oktober 2016 sebagai akibat mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) ata ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR RI Setujui RUU Jabatan Hakim | 2016-10-12 22:46:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang jabatan Hakim menjadi Undang-undang. Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (12/10) di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta.
"Kami menanyakan kepada seluruh sidang dewan yang kami hormati, apakah RUU tentang Jabatan Haki ... Berita Selengkapnya |
|
|