Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Tak Boleh Ada Diskriminasi dalam Hukum | 2016-11-29 07:29:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyerukan kepada Kepolisian RI agar tak menerapkan double standard dan diskriminasli dalam menegakkan hukum. Kritik ini disampaikan Fadli menanggapi kasus dugaan penghinaan kepada kepala negara yang dilakukan musisi Ahmad Dhani.

Fadli menegaskan hal tersebut kepada pers di ruang kerjanya, Sen
...

DPR Bertanggungjawab Emban Amanat Rakyat | 2016-11-27 07:15:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban amanah rakyat. Meskipun, DPR belum sepenuhnya baik di mata masyarakat, namun masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap lembaga ini.

Demikian mengemuka dalam Seminar N
...

Ketua MPR: Kita Menghadapi Soal Kesenjangan | 2016-11-26 09:02:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Zulkifli Hasan melihat dari sisi lain aksi demo pada 4 Nopember 2016 (411). Dia menyebutkan bahwa aksi demo besar-besaran pada 4 Nopember lalu tidak sekadar menuntut proses hukum dugaan penistaan agama, tapi juga merupakan puncak dari kegelisahan yang dialami masyarakat. Aksi demo itu sesungguhnya bersumber dari te ...

Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia | 2016-11-24 23:54:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

Demikian terungkap dalam pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI,
...

Komisi IX Tanyakan PHK di PT Freeport dan Redpath yang Semena-mena | 2016-11-23 17:44:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR mempertanyakan pekerja PT Freeport dan PT Redpath yang diberhentikan (PHK) serta disebarkan nama-nama yang diberhentikan melalui email ke 96 perusahaan kontraktor yang ada di Papua agar mereka tidak diterima bekerja.

Hal ini mengemuka pada rapat dengar pendapat umum dengan DPRD Papua beserta perwakilan Seri
...

Pimpinan DPR Dorong Komisi III Kawal Penegakan Hukum Ahok | 2016-11-20 08:27:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Lima Pimpinan DPR RI secara lengkap menerima kunjungan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Kunjungan unsur masyarakat yang menghipum ormas-ormas Islam ini menyampaikan keluhan kepada para Pimpinan DPR, terkait sikap Presiden Joko Widodo yang tak menemui perwakilan massa Demo 4 November.

Para delegasi ormas Islam y
...

DPR Wacanakan Revisi UU MD3 | 2016-11-18 16:06:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat kembali mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, DPR menargetkan pembahasan revisi dapat dilakukan pada tahun depan.

Akom, panggilan akrab Ade Komarudin mengatakan, ada beberapa pasal yang diubah dalam UU MD3. Salah satu poinnya
...

Komisi IV Kritik Perusahaan yang Hanya Raih Keuntungan Tapi Tak Peduli Lingkungan | 2016-11-17 13:59:31

RIAU, Berita HUKUM - Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT. Indah Kiat di Provinsi Riau, untuk mendengar secara langsung penjelasan dan klarifikasi dari pihak perusahaan itu, terkait beberapa laporan yang diterima oleh anggota Dewan dari masyarakat sekitar perusahaan dan juga dari pemerintah daerah. Anggota Komisi IV DPR Fauzih Amro mengatakan ba ...

Ketua Komisi III DPR: Waspadai Pelaku Teror di Daerah | 2016-11-15 08:10:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi peristiwa pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di Samarinda, Ahad / Minggu (13/11), Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada seluruh aparat kemanan di daerah agar waspada. Menurutnya serangan bom tersebut menjadi petunjuk kecenderungan baru pelaku teror dalam melancarkan serangannya. Mere ...

Fadli Zon Akan Teruskan Aspirasi HMI | 2016-11-11 20:58:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pada Jumat, (11/11/2016) menerima audiensi dari Kesatuan Aksi Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) guna membahas penangkapan sejumlah aktivis HMI pasca aksi demonstrasi 4 November lalu.

Bertempat di Ruang Tamu Pimpinan DPR, sekelompok orang yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Keluarga
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]