Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Kenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB Timbulkan Efek Luas | 2017-01-15 08:31:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak muncul kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan tarif administrasi pengurusan STNK dan BPKB, geliat ekonomi rakyat kian tergerus. Fakta dari kenaikan tersebut berdampak sangat luas hingga mengganggu kebutuhan hidup masyarakat.

Penegasan ini disampaikan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjany
...

Penamaan dan Pengelolaan Pulau kepada Asing Bukan Tindakan Bijak | 2017-01-13 11:50:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zom menilai rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan penamaan ribuan pulau kecil tak bernama yang ada di Indonesia kepada pihak asing, bukan sebuah tindakan yang bijak.

"Secara substantif, kita memang terbuka terhadap investasi asing di berbagai sektor yang diizinkan oleh undang-und
...

Fahri Hamzah Siap Jadi Pengusul untuk Gulirkan Pansus Makar | 2017-01-13 05:38:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pengaduan sejumlah tokoh aktivis yang menjadi tersangka dugaan kasus makar kepada pimpinan DPR RI, usulan untuk menggulirkan pembentukan pansus kasus makar mulai muncul.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan siap menjadi salah satu pengusul pembentukan Panitia Khusus Kasus Makar karena mulai berjalan pengadil
...

Fadli Zon: Tidak Ada Unsur Makar, Minta Pemerintah SP3 | 2017-01-11 06:16:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat tidak ada terpenuhi unsur makar pada kasus dugaan makar terhadap Rachmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan yang ditangkap menjelang aksi damai tanggal 1 Desember 2016. Ia juga akan minta Presiden, Kapolri dan Kapolda untuk menutup perkara ini (SP3).

"Saya berpendapat tidak ada
...

Legislator Tolak Dana Setoran Haji untuk Infrastruktur, Pemerintah Tak Etis | 2017-01-09 15:00:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menolak penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Menurut Iskan, penggunaan dana setoran haji yang telah ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Ne
...

Legislator Keberatan Kenaikan BBM dan TDL | 2017-01-06 08:17:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR Dr. H Jazuli Juwaini, MA menyatakan keberatan atas kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal tahun 2017 ini. Ia beserta fraksinya, meminta Pemerintah mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi riil masyarakat yang saat ini dalam kondisi ...

Utang Menumpuk, Pengelolaan Fiskal Memprihatinkan | 2017-01-03 22:03:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan fiskal saat ini oleh Kementerian Keuangan dinilai sangat memprihatinkan. Utang yang terus menumpuk sangat tidak menyehatkan keuangan negara. Akibatnya, guncangan keuangan negara kelak menjadi ancaman serius bangsa ini.

Surat Berharga Negara (SBN) kian menggemuk. Hingga saat ini saja sudah mencapai Rp2.707,81 t
...

Evaluasi dan Moratorium Kebijakan Bebas Visa | 2016-12-29 20:53:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia diminta melakukan evaluasi sekaligus moratorium terhadap kebijakan bebas visa terkait dengan upaya menggenjot pariwisata di Indonesia. Perlu dikaji juga apakah kebijakan bebas visa tersebut berbanding lurus dengan perolehan devisa.

Demikian saran yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati d
...

Wakil Ketua MPR: Toleransi Itu Saling Menghormati dan Menghargai | 2016-12-24 10:42:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika ditanya wartawan mengenai Fatwa MUI tentang larangan bagi ummat Islam untuk mengenakan atribut natal, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya sepakat dengan apa yang dilakukan MUI. "Tugas MUI untuk menyampaikan fatwa itu," ujarnya, Rabu (21/12).

Menurut Hidayat Nur Wahid, fatwa itu untuk meningkatkan
...

Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB | 2016-12-23 13:03:51

MATARAM, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mempertanyakan proses pengadaan dan pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) di Nusa Tenggara Barat yang dinilai telah terjadi double costing. Hal tersebut salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro usai meninjau BRT Koridor I di Kota Mataram, NTB, Senin (19/12).

"Dari penjelasan Direk
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]