| Legislatif |
|
|
| |
| Kenaikan Tarif Administrasi STNK dan BPKB Timbulkan Efek Luas | 2017-01-15 08:31:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak muncul kebijakan yang tidak pro rakyat dengan menaikkan tarif administrasi pengurusan STNK dan BPKB, geliat ekonomi rakyat kian tergerus. Fakta dari kenaikan tersebut berdampak sangat luas hingga mengganggu kebutuhan hidup masyarakat.
Penegasan ini disampaikan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjany ... Berita Selengkapnya |
| Penamaan dan Pengelolaan Pulau kepada Asing Bukan Tindakan Bijak | 2017-01-13 11:50:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zom menilai rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan dan penamaan ribuan pulau kecil tak bernama yang ada di Indonesia kepada pihak asing, bukan sebuah tindakan yang bijak.
"Secara substantif, kita memang terbuka terhadap investasi asing di berbagai sektor yang diizinkan oleh undang-und ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah Siap Jadi Pengusul untuk Gulirkan Pansus Makar | 2017-01-13 05:38:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pengaduan sejumlah tokoh aktivis yang menjadi tersangka dugaan kasus makar kepada pimpinan DPR RI, usulan untuk menggulirkan pembentukan pansus kasus makar mulai muncul.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan siap menjadi salah satu pengusul pembentukan Panitia Khusus Kasus Makar karena mulai berjalan pengadil ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon: Tidak Ada Unsur Makar, Minta Pemerintah SP3 | 2017-01-11 06:16:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat tidak ada terpenuhi unsur makar pada kasus dugaan makar terhadap Rachmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan yang ditangkap menjelang aksi damai tanggal 1 Desember 2016. Ia juga akan minta Presiden, Kapolri dan Kapolda untuk menutup perkara ini (SP3).
"Saya berpendapat tidak ada ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Tolak Dana Setoran Haji untuk Infrastruktur, Pemerintah Tak Etis | 2017-01-09 15:00:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menolak penggunaan dana setoran haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.
Menurut Iskan, penggunaan dana setoran haji yang telah ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Ne ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Keberatan Kenaikan BBM dan TDL | 2017-01-06 08:17:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR Dr. H Jazuli Juwaini, MA menyatakan keberatan atas kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal tahun 2017 ini. Ia beserta fraksinya, meminta Pemerintah mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi riil masyarakat yang saat ini dalam kondisi ... Berita Selengkapnya |
| Utang Menumpuk, Pengelolaan Fiskal Memprihatinkan | 2017-01-03 22:03:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan fiskal saat ini oleh Kementerian Keuangan dinilai sangat memprihatinkan. Utang yang terus menumpuk sangat tidak menyehatkan keuangan negara. Akibatnya, guncangan keuangan negara kelak menjadi ancaman serius bangsa ini.
Surat Berharga Negara (SBN) kian menggemuk. Hingga saat ini saja sudah mencapai Rp2.707,81 t ... Berita Selengkapnya |
| Evaluasi dan Moratorium Kebijakan Bebas Visa | 2016-12-29 20:53:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia diminta melakukan evaluasi sekaligus moratorium terhadap kebijakan bebas visa terkait dengan upaya menggenjot pariwisata di Indonesia. Perlu dikaji juga apakah kebijakan bebas visa tersebut berbanding lurus dengan perolehan devisa.
Demikian saran yang disampaikan anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati d ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR: Toleransi Itu Saling Menghormati dan Menghargai | 2016-12-24 10:42:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika ditanya wartawan mengenai Fatwa MUI tentang larangan bagi ummat Islam untuk mengenakan atribut natal, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya sepakat dengan apa yang dilakukan MUI. "Tugas MUI untuk menyampaikan fatwa itu," ujarnya, Rabu (21/12).
Menurut Hidayat Nur Wahid, fatwa itu untuk meningkatkan ... Berita Selengkapnya |
| Terjadi Anggaran Ganda dalam Pengadaan dan Pengelolaan BRT NTB | 2016-12-23 13:03:51 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mempertanyakan proses pengadaan dan pengelolaan Bus Rapid Transit (BRT) di Nusa Tenggara Barat yang dinilai telah terjadi double costing. Hal tersebut salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro usai meninjau BRT Koridor I di Kota Mataram, NTB, Senin (19/12).
"Dari penjelasan Direk ... Berita Selengkapnya |
|
|