Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Fadli Zon: Kasus Rizieq dan Makar Banyak Kejanggalan | 2017-02-02 12:36:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus hukum yang menimpa Habib Rizieq Shihab yang kini sedang ditangani kepolisian dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sarat dengan kejanggalan. Kasusnya dinilai sumir, karena tidak jelas dan menimbulkan keresahan yang masif di tengah masyarakat.

"Saya merasakan keresahan yang sama dengan para ulama," ucap Fadli yang did
...

Larang Tujuh Negara Islam Masuk AS, Presiden Trump Langgar HAM | 2017-02-01 10:47:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan jika kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara Islam masuk ke Amerika Serikat (AS) adalah sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Padahal, dalam konvensi internasional tentang kebebasan transportasi, telah dijelaskan bahwa tid ...

Anggota Komisi VIII Tidak Puas Kinerja Kementerian Agama | 2017-01-31 12:14:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR mengkritisi kinerja Kementerian Agama terkait evaluasi pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.

Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq tidak puas dengan hasil kinerja Kementerian Agama Tahun 2016 dan mengkritik tajam terkait hasil laporan evaluasi yang disampaikan oleh
...

Menkeu Belum Mampu Melepas Fiskal dan Utang | 2017-01-29 17:55:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak dipercaya menduduki kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) ternyata belum mampu membebaskan fiskal nasional dari jerat utang. Belum ada terobosan inovatif yang dilakukan SMI sebagai menteri untuk menyehatkan fiskal.

"Buat saya, SMI belum membuktikan hal-hal yang signifikan. Satu-satunya inovasi yang dil
...

Lukman Edy: Perlu Rasionalisasi Anggota DPR | 2017-01-26 01:04:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu mengatakan usulan terkait rasionalisasi anggota DPR perlu dilakukan. Menurutnya, penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 570 hingga 575 untuk menguatkan keterwakilan masyarakat di legislatif.

Politisi F-PKB itu menjelaskan wacana penambahan dapil perta
...

Fadli Zon Tegaskan Pasar Senen Harus Tetap Menjadi Pasar Rakyat | 2017-01-24 06:56:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebakaran yang terjadi di Blok I dan Blok II di lantai dasar sampai dengan lantai 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon. Disela-sela kesibukannya, Fadli yang didampingi Anggota Komisi VI DPR Khilmi dan Fadhlullah, menyempatkan diri untuk mengunjungi ...

Komisi III DPR: Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa | 2017-01-20 03:29:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan bebas Visa kepada Warga Negara Asing (WNA). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (19/1).

"Kebijakan bebas visa itu salah sasaran. Buk
...

Presiden Potong Hak Pengawasan DPR | 2017-01-19 14:09:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dinilai telah memotong hak konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kekayaan negara yang ada di BUMN. Pasalnya, Presiden telah merevisi PP No.44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dengan mengeluarkan PP No.72/2016. PP baru itu inkonstitusional dan men ...

Pengelolaan Pulau oleh Asing, Bentuk Penggadaian Harga Diri Bangsa | 2017-01-18 22:27:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah yang memberi hak pengelolaan pulau kepada pihak asing dinilai Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra sebagai bentuk menggadaikan harga diri bangsa. Menurutnya, dengan mempersilahkan investor asing mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia bisa memicu persoalan baru apalagi jika pemerintah hanya meli ...

DPR Terima Data TKA Ilegal dari KSPI dan Minta DPR Stop TKA Asal China | 2017-01-16 22:13:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI menerima data Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga meminta DPR menyuarakan kepada pemerintah untuk memberhentikan (TKA) ilegal asal China dengan mencabut ijin bebas visa. Karena itu merupa ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]