| Legislatif |
 |
|
| |
| Nasib Nakes Honorer Tidak Jelas, Netty Prasetiyani: Pelayanan Kesehatan Berpotensi Kolaps | 2022-07-20 10:32:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan berdasarkan PP No 49 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan SE KemenPAN-RB No B/185/M.SM.02.03/2022 seluruh honorer akan dihapus dari instansi pemerintah per 28 Nov 2023. Ketentuan ini akan membuat nasib ratusan ribu tenaga kesehatan (nakes) honorer yang bekerja di insta ... Berita Selengkapnya |
| Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi | 2022-07-02 14:42:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan Agama, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Kementerian Agama mestinya tidak buru-buru mutlak menolak tambahan kuota haji sebanyak 10.000 bagi jamaah Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi, antara lain karena alasan teknis atau mepetnya wa ... Berita Selengkapnya |
| Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera | 2022-06-27 21:39:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra mengatakan percepatan pembangunan tol Trans Sumatera; Palembang, Indralaya, Muara Enim dan ruas tol Kayu Agung, Palembang, Betung dan Jambi, harus segera selesai. Demikian dikatakan Eddy usai meninjau dan dialog dengan dengan Ditjen bina marga, Ditjen SDA, BPJT dan Waskita Sriwijaya ... Berita Selengkapnya |
| DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP | 2022-06-23 10:34:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini masih dalam proses pembahasan. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang, DPR melimpahkan ke Pemerintah terkait fokus pembahasan RUU KUHP.
"Posisi saat ... Berita Selengkapnya |
| Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna | 2022-06-21 17:09:23 |
.jpeg) |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI menyetujui RUU Lima Provinsi dibawa ke tahap selanjutnya, pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Komite I DPD RI terkait pandangan mini fraksi ... Berita Selengkapnya |
| KAI Harus Serius Selesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2022-06-17 07:15:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menekankan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk benar-benar serius dalam menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Deddy tidak ingin proyek yang belum juga rampung tersebut nantinya malah menjadi beban pemerintah.
"Saya berharap KAI benar-benar se ... Berita Selengkapnya |
| HNW Terus Perjuangkan Kesulitan Yang Dihadapi PMI | 2022-06-11 09:07:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA., mengatakan antusias dan menyambut baik kunjungan anggota perlemen Malaysia. Apalagi kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan parlemen Indonesia dengan parlemen Malaysia. Dan antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Malaysia. Terlebih karena ked ... Berita Selengkapnya |
| Lawan Investasi Bodong, Anis Byarwati Dorong Industri Keuangan Tingkatkan Literasi Bagi Publik | 2022-06-10 04:23:25 |
 |
AKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong industri keuangan untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan literasi bagi publik. Hal ini menanggapi fenomena meningkatnya investor di pasar modal dan maraknya jebakan investasi bodong yang marak beberapa saat lalu.
"Tentunya pertumbuhan minat investasi ini menjadi hal y ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II Minta Menteri PAN-RB Jelaskan Secara Transparan Rencana Penghapusan Honorer | 2022-06-07 00:00:00 |
 |
AKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Sebab pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan.
"Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di p ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia | 2022-06-03 13:15:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 20 persen oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Hal ini penting dilakukan untuk melihat keuntungan dan kerugian yang didapat dari kegiatan divestasi tersebut.
Demikian bunyi kesimpulan penting ... Berita Selengkapnya |
|
|
