| Eksekutif |
 |
|
| |
| Dirjenpas Larang Media Meliput di Penjara | Thursday 04 Aug 2011 23:04:19 |
 |
JAKARTA-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sitjen Pas, Kemenkumham) mengluarkan aturan berisi larangan media meliput di seluruh rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemsyarakatan (lapas). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjenpas Nomor: PAS.HM.01.02.16.
Aturan ini berisi tiga hal. Antara lain a ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Belum Putuskan 2.460 Grasi | Tuesday 02 Aug 2011 19:08:55 |
 |
*Pemerintah juga akan Berikan Pengampunan Bagi Koruptor Gaek
JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini belum memutuskan 2.460 permintaan grasi. Jumlah tersebut terhitung sejak 2002. Grasi merupakan salah satu dari lima hak Presiden SBY di bidang yudikatif. Grasi berupa pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan h ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Siapkan PP Pengangkatan PTT Jadi PNS | Tuesday 02 Aug 2011 18:34:17 |
|
JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan pegawai honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). PP ini nantinya menjadi semacam solusi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih (good governance) serta birokrasi yang kapabel.
"Solusi yang mest ... Berita Selengkapnya |
| Persoalan Kepemimpinan Sebabkan Sistem Presidensial tak Efektif | Thursday 28 Jul 2011 13:0 |
 |
JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk ‘'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, ... Berita Selengkapnya |
| DPD Ajukan Inisiatif Revisi Dua UU | Tuesday 26 Jul 2011 22:42 |
 |
JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan usul inisiatif revisi atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintaha Daerah (Pemda). Revisi tersebut terbagi atas tiga paket, yakni RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan RUU Desa.
"Titik berat usulan revisi itu mengenai desentralisasi yang terindikasi terjadi friksi kewenang ... Berita Selengkapnya |
| Ormas Islam Kecam Aksi Teroris Oslo | Monday 25 Jul 2011 15:33: |
 |
JAKARTA-Organisasi massa (ormas) Islam nasional mengutuk aksi teroris di Oslo, Norwegia, Jumat (22/7) waktu setempat, yang menelan korban 93 orang tewas. Apa pun alasannya, kekerasan dengan mengatasnamakan apa pun tidak dapat dibenarkan. "Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran Islam itu," kata Ketua Umum P ... Berita Selengkapnya |
|
|
