| Eksekutif |
 |
|
| |
| Sultan Sepakat Perpanjang Jabatan Setahun | Wednesday 28 Sep 2011 00:22:31 |
 |
*Akibat molornya pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X sepakat menerima perpanjangan masa jabatannya sebagai kepala daerah tersebut untuk satu tahun ke depan. Hal ini diterimanya, setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kam ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Ngotot Intelijen Bisa Menangkap | Monday 26 Sep 2011 23:59:18 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah menginginkan penguatan intelijen melalui RUU Intelijen. Pasalnya, intelijen selama ini tidak memiliki kewenangan penangkapan. Padahal, hal itu snagat penting untuk mencegah aksi terorisme. Demikian dikatakan juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/9). ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Kutuk Keras Aksi Teroris | Sunday 25 Sep 2011 21:29:37 |
 |
*Perintahkan Polri usut dan ungkap jaringan dari aski teror tersebut
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutuk keras aksi terorisme bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah, Minggu (25/9) pukul 11.00 WIB. Ia pun memerintahkan pihak terkait melakukan investigasi secara me ... Berita Selengkapnya |
| Menkumham Lantik Dirjen Pas | Friday 23 Sep 2011 23:22:07 |
 |
*Perintahkan Sihabudin segera susun draf penghapusan remisi bagi koruptor dan teroris
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar melantik Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Sihabudin. Pelantikan berlangsung di gedung Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Jumat (23/9).
Sebelum menjabat p ... Berita Selengkapnya |
| 21 Oktober, Menteri Baru Langsung Tarik Gas | Friday 23 Sep 2011 21:38:32 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pihak Istana Kepresidenan memastikan pada 21 Oktober nanti, menteri baru hasil perombakan (reshuffle) kabinet sudah langsung tarik gas alias mulai bisa bekerja. Hal ini dikatakan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/9).
Daniel tak memungkiri adanya ... Berita Selengkapnya |
| Presiden SBY Mentargetkan Reshuffle Sebelum 20 Oktober | Friday 23 Sep 2011 01:21:36 |
|
JAMBI (BeritaHUKUM.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memastikan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II sebelum (20/10) atau sebelum usia pemerintahannya memasuki tahun kedua sejak 2009.
"Bulan depan akan genap kabinet Indonesia Bersatu II berusia dua tahun, sehingga dengan pola pikir seperti itu evaluasi separuh jalan" kata Pre ... Berita Selengkapnya |
| Pengusaha Meminta SBY Memastikan Isu Reshuffle. | Tuesday 20 Sep 2011 19:07:58 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi bertemu dengan Presiden SBY untuk membicarakan isu reshuffle di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sofjan menjelaskan, bahwa Presiden SBY akan menilai kinerja menteri-menterinya setelah dua tahun bekerja. "Tadi Presiden menjawab bahwa reshuffle, beliau tida ... Berita Selengkapnya |
| Andi Mallarangeng Pasrah Dicopot dari Menpora | Monday 19 Sep 2011 16:15:52 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, telah meresahkan sejumlah menteri. Tak keculai dnegan Menpora Andi Mallarangeng. Namun, ia mengaku pasrah dengan keputusan yang akan diambil atasannya itu nanti.
Andi Mallarangeng pun menolak tudingan bahwa dirinya r ... Berita Selengkapnya |
| Reshuffle Kabinet, SBY Akan Dengarkan Berbagai Masukan | Saturday 17 Sep 2011 16:55:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyerahkan seutuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai reshuffle Menteri. Dia merasa yakin SBY akan mendengarkan masukan dari semua pihak untuk menyukseskan kepemimpinannya.
"Kalau saya bicara reshuffle itu artinya saya melampaui kewenangan Presiden ... Berita Selengkapnya |
| Patrialis Bentuk Tim Kajian Moratorium Remisi Koruptor | Friday 16 Sep 2011 19:01:02 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar telah membentuk tim untuk mengkaji moratorium remisi bagi koruptor. Langkah ini diambil untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta pengurangan hukuman atau remisi terhadap para koruptor dan pelaku terorisme dihentika ... Berita Selengkapnya |
|
|
