Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Eksekutif
 
Menkumham Copot Sekaligus Empat Pejabat Rutan | Monday 13 Feb 2012 01:20:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menkumham Amir Syamsuddin telah mencopot empat pejabat rutan. Hal ini terkait dengan insiden terpergoknya anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir serta engacara Djufri Taufik dkk. berada di Rutan Cipinang, Rabu (8/2) malam lalu, di luar jam kunjungan. Selanjutnya, Kemenkumham akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"
...

Pemerintah Segera Miliki Pesawat Kepresidenan | Friday 10 Feb 2012 02:05:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski menimbulkan kotroversi, niat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memiliki pesawat kepresidenan, tidak bisa terbendung. Kini, pemerintah secara remi memiliki pesawat kepresidenan jenis Boeing 737-800 Boeing Business Jet (BBJ 2) seharga 58,6 juta dolar AS. Total biaya pengadaan pesawat kepresidenan men ...

Wamekumham: Petugas Rutan Kerap Ditekan | Thursday 09 Feb 2012 20:24:43

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyatakan bahwa anggota DPR Komisi III M Nasir yang juga saudara kandung Muhammad Nazaruddin, kerap mendatangi Rutan Cipinang di luar jam kunjungan. Petugas rutan tak bisa berbuat apa-apa, karena mereka ditekan.

"Dari keterangan petugas rutan, ka
...

Pers Harus Awasi Money Politics Dalam Pemilukada | Monday 06 Feb 2012 15:08:47

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmennya bahwa kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Pers juga diharapkan melihat hal-hal yang mengkhawatirkan dalam pembangunan demokrasi melalui sistem penyelenggaraan pemerintahan, misalnya banyaknya praktik money politics dalam p ...

Gamawan takkan Cari Pengganti Amir Syamsuddin | Thursday 02 Feb 2012 19:58:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkuham) Amir Syamsuddin akhirnya dikeluarkan dari posisi sebagai Wakil Ketua Tim Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu). Hal ini didasari penolakan dari DPR.

"Untuk kelancaran tugas, Timsel memang harus melaporkan kepada DPR. Saya berpik
...

SBY Endus Penyimpangan Pengadaan Alusista TNI | Thursday 02 Feb 2012 16:59:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata sudah lama mengendus dugaan penyimpangan proyek pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ia pun meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menghentikan praktik yang mengarah kepada tindak pidana korupsi tersebut.

"Saya sudah minta dihentikan betul praktik-praktik (
...

Pangdam Jaya Siap Pertaruhkan Nyawa dan Jabatan | Wednesday 01 Feb 2012 19:38:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris siap mempertaruhkan jabatannya dalam pengamanan unjuk rasa buruh yang rencananya akan terjadi di Tangerang. Bahkan, ia menginstruksikan anggotanya untuk menindak tegas, bila buruh melakukan tindak anarkis terhadap perusakan dan objek vital negara, seperti menutup jalan tol.

"Kami akan m
...

Presiden SBY Peringatkan Menakertrans Muhaimin | Wednesday 01 Feb 2012 19:10:05

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperingatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Peringatan tersebut diungkapkan SBY terkait rencana pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja perwakilan buruh yang difasilitasi Kemenakertrans.

"Kalau belum k
...

Presiden Minta Menakertrans Berdialog dengan Buruh | Friday 27 Jan 2012 19:39:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar segera melakukan komunikasi dengan perwakilan buruh di Bekasi, Jawa Barat, terkait tuntutan kenaikan upah. Hal itu dilakukan hingga tercapai kesepahaman dan kesepakatan antara buruh dan pengusaha. ...

SBY Bantah Ada Kongkalikong Dalam Pemberantasan Korupsi | Wednesday 25 Jan 2012 18:07:54

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terlalu mencurigai upaya pemberantasan korupsi pemerintah. Padahal, presiden tidak berhak mengintervensi sistem penegakan hukum yang tengah berproses terhadap setiap warga negaranya.

"Jangan dicurigai dan jangan ada kongkalikong.
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]