| Eksekutif |
 |
|
| |
| Kekosongan Posisi Menkes Rugikan Hak Rakyat | Friday 25 May 2012 00:25:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hampir satu bulan pasca meninggalnya Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga melakukan tindakan konkret untuk mengangkat Menteri Kesehatan yang baru. Demikian release dan pernyataan sikap BPJS WATCH yang diterima tim BH, Rabu (23/05).
Lebih l ... Berita Selengkapnya |
| Kemenag Bantah Mendistribusikan Buku Menggambarkan Nabi Muhammad SAW | Thursday 24 May 2012 04:18:33 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kementerian Agama (Kemenag) membantah telah mendistribusikan buku yang mengambarkan Nabi Muhammad SAW.
Menurut Menteri Agama, Suryadharma Ali saat menerima laporan pertama kali pada Selasa (22/5) kemarin. Dirinya langsung mengecek ke Dirjen Pendidikan Islam dan hasilnya tak ada pemesanan buku pelajaran tersebut secar ... Berita Selengkapnya |
| Buruh Migran Belum Diperhatikan Pemerintah | Wednesday 23 May 2012 22:28:28 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Buruh Migran, yang jadi pahlawan devisa negara, sampai kini belum mendapatkan perhatian serius dan mulia dari Pemerintah. Begitulah pernyataan dari pihak KASBI, yang siang tadi, Rabu (23/05), melakukan aksinya perihal nasib kasus buruh Migran ini.
KASBI memaparkan dua kasus yang hingga kini tidak jelas nasibnya, yakni ... Berita Selengkapnya |
| Tritura Jilid II | Wednesday 23 May 2012 20:19:30 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Gerakan Anti Susilo Bambang Yudhoyono (GAS) menyerukan Tritura (tiga tuntutan rakyat Indonesia) jilid II untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.
Menurut Koordinator GAS, Yosef Sampurna Nggarang, situasi hari ini sama dengan keadaan pada 1965 lalu. Di mana kaum pergerakan dan mahasiswa menggelorakan Tritura untuk m ... Berita Selengkapnya |
| Bapeten Siapkan Penanggulangan Bencana Nuklir | Tuesday 22 May 2012 21:09:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memastikan Indonesia siap dan tanggap menghadapi kecelakaan nuklir yang dapat terjadi di Indonesia. Terbentuknya Organisasi Tanggap Darurat Nuklir Nasional (OTDNN) sejak lima tahun lalu, membuat Indonesia siap menghadapi situasi terburuk.
"Memang Indonesia belum memiliki Pembangk ... Berita Selengkapnya |
| DRN: Otak Kuroptor Normal Tapi Tidak Sehat | Monday 21 May 2012 23:22:22 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Dewan Riset Nasional (DRN), Prof. DR. Ir. Andrianto Handojo dalam sambutannya di pembukaan workshop bertajuk 'Membangun Bangsa Berkarakter Unggul dan Bermoral: Tinjauan Aspek Kesehatan Otak dan Sosial Humaniora' mengatakan, rasa empati dan kasih sayang seolah telah hilang dari karakter manusia Indonesia yang terken ... Berita Selengkapnya |
| Semua Instansi Pemerintah Wajib Gunakan Data Satelit Badan Informasi Geospasial | Monday 21 May 2012 20:42:45 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Dalam rangka memanfaatkan data satelit penginderaan jauh revolusi tinggi secara maksimal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan para menteri dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, untuk menggunakan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi yang disediakan oleh BIG berdasarkan d ... Berita Selengkapnya |
| 17 Kanwil Kemenkumham Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi | Thursday 17 May 2012 20:26:54 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Pengertian Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga/pemda (K/L/Pemda) yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokr ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Beri Santunan Korban Pesawat Sukhoi Rp 50 Juta | Wednesday 16 May 2012 23:15:49 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah melalui Asuransi Jasa Raharja memberikan santunan kepada korban Pesawat Sukhoi Superjet 100 sebesar Rp 50 juta.
Hal itulah yang dinyatakan Menko Kesra Agung Laksono saat ditemui wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/5).
"Disamping ada asuransi yang diberikan dari pabrik Sukhoi bersama dengan mit ... Berita Selengkapnya |
| BNP2TKI Butuh Payung Hukum Untuk TKI Deportasi Dari Malaysia | Wednesday 16 May 2012 01:18:53 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyatakan, pihaknya membutuhkan payung hukum bagi TKI yang mengalami deportasi (dipulangkan.red) dari negeri Malaysia.
Pasalnya, banyak diantara TKI deportan itu yang dari sisi kelengkapan dokumen sebenarnya masih ... Berita Selengkapnya |
|
|
