| Eksekutif |
 |
|
| |
| Pembayar Pajak Tanggung Dampak Biaya Sosial Korupsi | Thursday 26 Jul 2012 03:18:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap tindak pidana menimbulkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat, baik berupa biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang maupun biaya eksplisit dan implisit. Selain itu, biaya sosial kejahatan, termasuk korupsi, ditanggung oleh para pembayar pajak.
Hal tersebut diungkapkan Rimawan Pradiptyo, pakar ekono ... Berita Selengkapnya |
| Presiden: Separatisme Harus Dihentikan | Tuesday 24 Jul 2012 11:34:35 |
 |
MAGELANG, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan segala bentuk separatisme di Indonesia harus dihentikan, karena bisa mengancam keutuhan bangsa.
"Yang namanya mau merdeka keluar dari NKRI itu bukan freedom of speech, itu separatis, harus dihentikan," kata Yudhoyono saat memberikan pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (CAPA ... Berita Selengkapnya |
| Buku Ketahanan Nasional Jadi Kebutuhan Bangsa | Sunday 22 Jul 2012 22:02:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Buku berkualitas tinggi, yang sanggup memberi inspirasi komponen bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional sudah menjadi kebutuhan bangsa. Demikian dikatakan Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA, di Gedung Dwiwarna Lemhannas RI, Jakarta.
Gubernur Prof. Budi Susilo Soepandji mengatakan ... Berita Selengkapnya |
| Pertemuan BRTI dengan Telkomsel Terkait Masalah Dugaan Kebocoran CDR | Sunday 22 Jul 2012 19:38:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan informasi resmi dari BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), pada tanggal 17 Juli 2012 di kantor BRTI telah berlangsung suatu pertemuan antara beberapa anggota KRT (Komite Regulasi Telekomunikasi) BRTI dengan pihak Telkomsel. Kehadiran perwakilan Telkomsel dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ... Berita Selengkapnya |
| 68 Orang Tewas Per Hari, Himbauan Tidak Menelpon Saat Berkendaraan | Sunday 22 Jul 2012 18:59:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu point penting yang disampaikan oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring saat mengadakan acara breakfast meeting dengan seluruh mitra kerja Kementerian Kominfo (direksi pos, telekomunikasi, televisi dan radio serta asosiasi terkait) beberapa waktu lalau di Kementerian Kominfo adalah mengenai keprihatinannya terhadap ... Berita Selengkapnya |
| BP Migas Lantik Pejabat Baru | Sunday 22 Jul 2012 10:34:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah batal dilantik beberapa waktu lalu, akhirnya 4 orang pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilantik.
Empat pejabat baru yang dilantik terdiri dari:
1. Wakil kepala Migas baru adalah Johanes Widjonarko (sebelumnya Deputi Umum BP Migas)
2. Deputi Perencanaan BP Migas Aussie Gautama ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Buka Lowongan 14.560 CPNS | Saturday 21 Jul 2012 15:33:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Karena banyaknya permintaan tenaga fungsional dari intansi pemerintah pusat dan daerah untuk CPNS, Pemerintah membuka lowongan penerimaan 14.560 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk ditempatkan di berbagai instansi, tahun ini juga.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok ... Berita Selengkapnya |
| Ubah Arah Kebijakan Telematika dan Media di Indonesia | Thursday 19 Jul 2012 18:59:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Konglomerasi media adalah sebuah fakta dari landscape media saat ini di Indonesia. Bahkan menurut penelitian CIPG sebanyak 12 kelompok media besar, hampir semuanya berada di Jakarta, kini menguasai saluran informasi dari ujung Aceh hingga Papua.
Di era digital ini, konglomerasi media juga merambah dunia online. Pasalnya, ... Berita Selengkapnya |
| “Laporan Keuangan PT Jamsostek Patut Dicurigai: Selisih Rp 92,2 Miliar di Dua Laporan Keuangan yang Berbeda” | Thursday 19 Jul 2012 13:45:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Membaca dan membandingkan Laporan Keuangan PT Jamsostek tahun 2010 yang dipublikasikan dalam Harian KOMPAS (Selasa, 17 Juli 2012 halaman 18) dengan Buku Laporan Tahunan 2010 “Transparency for Trust Building” yang dipublikasikan PT Jamsostek dan diterima oleh BPJS Watch, kami menemukan keganjilan dan perbedaan yang mencurigak ... Berita Selengkapnya |
| Cegah Kerugian Negara Sektor Hulu Migas, KPK Tingkatkan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga | Wednesday 18 Jul 2012 10:17:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mencegah kerugian negara dari sektor hulu migas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dan kementerian terkait pengelolaan hulu migas. Lembaga tersebut adalah Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM; Direktorat Jenderal Pajak, Direk ... Berita Selengkapnya |
|
|
