| Eksekutif |
 |
|
| |
| Benny Rhamdani Berharap Kolaborasi BP2MI dan TNI Semakin Kuat Brantas Sindikat Penempatan PMI Ilegal | 2022-12-05 23:53:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Panglima TNI yang baru diharapkan semakin dapat meningkatkan kerjasama dalam memberantas sindikat penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ilegal. Harapan itu diungkapkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani atas ditunjuknya Laksamana Yudo Margono oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokow ... Berita Selengkapnya |
| DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa | 2022-12-03 07:11:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI Komisi I menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa purna tugas tanggal 21 Desember 2022.
Keputusan itu diumumkan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid setelah seluruh fraksi menyatakan setuju pengangkatan La ... Berita Selengkapnya |
| Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke | 2022-11-30 14:06:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) dibawah komando Bima Suprayago telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan narkotika melalui tes urine kepada seluruh pegawai, honorer, security dan tenaga kebersihan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga menyatakan pelaksanaan ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Puan Maharani Sebut Surpres Usulkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI | 2022-11-28 23:06:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengumumkan isi surat presiden (surpres) terkait usulan nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa. Seperti diketahui, masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal usai pada 31 Desember 2022 mendatang.
Disebutkan Puan, usulan nama calon Panglima ... Berita Selengkapnya |
| Pejabat Negara Ini Puji Tranformasi dan Inovasi BP2MI | 2022-11-15 13:06:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Transformasi pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diterapkan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendapat pujian dari sejumlah pejabat negara. Pasalnya, lembaga yang diberikan mandat oleh negara dan dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani disebut banyak melakukan terobosan-terobosan dalam memberikan layan ... Berita Selengkapnya |
| Kejati Sulsel Berhasil Tarik Kerugian Negara Rp 3,5 M | 2022-11-11 17:10:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) telah menerima uang titipan Rp,3,5 miliar pengembalian uang negara dari beberapa pejabat kecamatan dalam kasus perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honorium tunjangan oprasional satuan Penyidik polisi pamong praja Kota Makasar.
... Berita Selengkapnya |
| Ini Kata Kapuspenkum Terkait Dugaan KTP Ganda Jaksa Agung | 2022-11-08 08:20:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana enggan komentar terkait viral, pernyataan Kate Victoria Lim (15 Tahun), putri pengacara Alvin Lim dalam kanal YouTube yang menyatakan Jaksa Agung Burhanuddin diduga memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Yang gitu-gitu anak kecil, ya ... Berita Selengkapnya |
| BP2MI dan Polda Metro Jaya Selamatkan 160 Calon PMI dari Sindikat Penempatan Ilegal tujuan Timur Tengah | 2022-10-25 19:22:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 160 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) berhasil diselamatkan dari sindikat penempatan ilegal dan mafia perdagangan orang. Penyelamatan terhadap ratusan korban sindikat penempatan ilegal yang akan dikirim ke Timur Tengah itu hasil kerjasama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Polda Metro Jaya.
... Berita Selengkapnya |
| Polri Diminta Usut Dugaan Tindak Pidana terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Anak | 2022-10-23 01:27:17 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Polri mengusut dugaan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak di Tanah Air usai mengonsumsi obat sirup.
Permintaan pengusutan itu terutama soal impor bahan baku dan peredaran obat sirup di Indonesia.
"Sa ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Peraturan Menteri Agama Penanganan Kekerasan Seksual Mestinya Adil dan Masukkan Pendekatan Agama | 2022-10-21 05:32:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang antara lain membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, memberikan catatan kritis atas diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama.
Itu karena HN ... Berita Selengkapnya |
|
|
