| EkBis |
 |
|
| |
| Biaya Kereta Cepat Lebih Mahal dari Laos, Ketua Komisi V: Tidak Profesional | 2022-02-07 07:25:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Terlebih sejumlah kalangan membandingkan Indonesia dengan Laos yang kini sudah mulai rampung membangun kereta cepat buatan Cina tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu berlebihan memband ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Prihatin Indonesia Menjadi Importir Gula Terbesar | 2022-02-03 06:51:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi Indonesia yang saat ini menjadi importir raw sugar (gula rafinasi) terbesar. Pasalnya, sebelumnya Indonesia dikenal sebagai produsen tebu terbesar di Indonesia. Bahkan sempat menjadi peringkat pertama eksportir gula dunia.
"Saya menga ... Berita Selengkapnya |
| Mafia Pupuk Subsidi Rusak Tatanan Niaga | 2022-01-31 07:25:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan dugaan masih eksisnya sindikat mafia pupuk subsidi di negara ini. Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPR pun turut menanggapi hal ini yang menunjukkan semakin buruknya manajemen pengelolaan pupuk subsidi.
"Dugaan adanya sindikat mafia ... Berita Selengkapnya |
| Harga Beras Naik, Andi Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Bertindak Cepat | 2022-01-26 21:45:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga beras sepekan terakhir yang merata di berbagai daerah mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Ia meminta agar pemerintah bertindak cepat untuk mengendalikan harganya, jangan sampai berlarut-larut karena bahan pokok ini merupakan kebutuhan dasar pangan rakyat.
"Saya mendorong, ... Berita Selengkapnya |
| Baleg: Minim BUMN yang Berkontribusi Signifikan pada Negara | 2022-01-19 21:11:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Baleg DPR RI yang beragendakan harmonisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN), mengungkap bahwa dari 114 BUMN yang ada ternyata hanya 10 BUMN yang memberikan 85 persen dari total dividen yang disetorkan ke negara. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menilai, hal itu ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Muzani Minta Pemerintah Turun Tangan Kendalikan Harga Minyak Goreng | 2022-01-13 10:24:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Ahmad Muzani menyoroti polemik kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Ia mengaku heran mengapa harga minyak goreng masih tinggi, padahal Indonesia merupakan ekpsortir bahan dasar minyak sawit (crude palm oil) terbesar di dunia. Menurut dia, mestinya fakta ini harus dijadikan indikator utama bahwa harga minya ... Berita Selengkapnya |
| Rachmat Gobel Minta Pemerintah Waspadai Laju Inflasi Tahun 2022 | 2022-01-07 20:17:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menghadapi dinamika situasi dan kondisi tahun 2022, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai laju inflasi. Memang pada tahun 2021, laju inflasi dinilai terkendali. Namun, pada tahun 2022, sebab lonjakan harga kebutuhan sehari-hari naik ... Berita Selengkapnya |
| Harga Pangan Meroket, Komisi IV DPR Tekankan Pemerintah Segera Lakukan Intervensi | 2022-01-06 04:03:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi kenaikan harga pangan yang melonjak tajam pada awal tahun 2022, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan intervensi pemerintah yang efektif harus hadir untuk menstabilkan harga pangan. Walaupun kenaikan harga pangan memang selalu terjadi setiap tahun, dirinya ingin kenaikan harga tersebut tidak ter ... Berita Selengkapnya |
| Upah Minimum Tak Sebanding Kenaikan Harga Barang Pokok | 2022-01-04 06:33:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemerintah memberikan kado akhir tahun berupa kecilnya kenaikan Upah Minimum (UM) yang tak sebanding dengan melambungnya harga kebutuhan barang pokok. Menurutnya, kebijakan UM yang ditetapkan melalui metode perhitungan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta ... Berita Selengkapnya |
| Harga Sejumlah Bahan Pokok Harus Diturunkan | 2022-01-02 15:46:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat baru saja berusaha bangkit untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Tapi sekarang malah dihadapkan pada naiknya harga sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, telur, hingga cabai. Pemerintah diimbau segera menurunkan harga bahan pokok.
Seruan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafi ... Berita Selengkapnya |
|
|
