| EkBis |
 |
|
| |
| Tanggapi Pernyataan Menkeu Soal Utang, Wakil Ketua MPR : Utang Semakin Tinggi Sangat Membebani Rakyat | 2022-04-19 02:36:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan yang tidak solutif menganggap utang Indonesia sebesar dalam jumlah besar masih dalam kondisi aman. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan pertama kalinya mencapai Rp.7.000 Triliun.
Dalam Laporan Kementerian ... Berita Selengkapnya |
| Kemenparekraf Luncurkan 'ICEFF 2022', Akselerasi Industri Halal Ekraf Indonesia | 2022-04-12 20:40:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) 2022. sebuah program yang mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya industri halal di subsektor kuliner, kriya, aplikasi, dan modest fashion untuk mendapatkan d ... Berita Selengkapnya |
| Gaskita Pintar Siap Layani 154.000 Jargas Rumah Tangga di DKI Jakarta | 2022-04-10 12:26:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menargetkan dapat membangun 154 Ribu Sambungan Gas rumah tangga di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022 melalui produk Gaskita Pintar, dengan harga Rp 10.000 per M3 (meter kubik).
Pelanggan akan mendapatkan kelebihan dari Gaskita Pintar berupa gratis biaya instalasi pipa gas menu ... Berita Selengkapnya |
| Pinjol dan E-Wallet Dikenakan Pajak Mulai 1 Mei 2022 | 2022-04-07 15:19:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan inovasi digital bidang jasa keuangan alias financial technology (fintech), yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Layanan ini meliputi mulai dari pinjam online (pinjol) hingga dompet dig ... Berita Selengkapnya |
| Rekor Baru, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 7.000 Triliun | 2022-04-01 09:02:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun.
Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya ... Berita Selengkapnya |
| Marak Investasi Bodong, Rudi Hartono Minta Bappebti Segera Bertindak | 2022-03-30 14:17:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi trading membuat Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun geram. Sejumlah aplikasi seperti Binomo, Quotex maupun Fahrenheit diduga telah merugikan masyarakat hingga Rp5 triliun. Menurutnya masih banyak aplikasi investasi bodong yang diduga berkedok perjudian masih ... Berita Selengkapnya |
| HET Minyak Goreng Dicabut, Dasco Sebut Kebijakan Mendag Tak Berpihak Rakyat | 2022-03-20 10:29:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI RI Sufmi Dasco Ahmad mengkritik pencabutan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022. Menurutnya, pencabutan HET minyak goreng kemasan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi justru akan menguntungkan ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Minta Logo Halal Dikembalikan ke Logo Lama | 2022-03-16 13:03:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Rofik Hananto meminta logo halal yang baru diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) dikembalikan ke logo lama. Pasalnya logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini telah dikenal luas hingga luar negeri, sehingga logo halal yang baru seharusnya mudah dipaham ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tak Pernah Miliki Rencana Gas Elpiji Subsidi Tepat Sasaran | 2022-03-14 12:35:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Hal ini dalam rangka menanggapi keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga yang telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi dengan kenaikan 21 persen dari ra ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Pupuk Indonesia Benahi Distribusi Pupuk Bersubsidi | 2022-03-10 08:59:08 |
 |
PEKANBARU, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) membenahi berbagai macam permasalahan distribusi, khususnya untuk pupuk bersubsidi. Pasalnya, di hampir beberapa wilayah saat ia mengikuti kunjungan Komisi IV DPR RI ke daerah pertanian, masalahnya hampir sama.
"Setiap kunjungan k ... Berita Selengkapnya |
|
|
