| EkBis |
 |
|
| |
| Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter | 2022-06-21 16:46:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. Hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk, berdasarkan data dari World Bank a ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Berharap Mendag yang Baru Dapat Turunkan Harga Minyak Goreng | 2022-06-17 08:18:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022) dapat menurunkan harga minyak goreng (migor). Ia mengingatkan Mendag baru, bahwa tugas dan tanggung jawabnya terhadap masalah bangsa ini sangat besar. Sehingga dalam melaksanakan tu ... Berita Selengkapnya |
| Harga Cabai Melonjak, Johan Rosihan Desak Kementan Atasi Produksi dan Optimalkan Penanganan Pasca-Panen | 2022-06-10 04:04:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon perkembangan harga bahan pokok terutama cabai yang melonjak drastis. Harga cabai rawit merah kini tembus Rp84.823,- per kg atau melonjak sekitar 241,47 persen dibanding bulan lalu. Demikian juga harga cabai merah besar yang naik 82 persen bahkan di beberapa tempat harganya melo ... Berita Selengkapnya |
| Tarif Toll JORR Naik, Wakil Ketua MPR: Semakin Memberatkan Biaya Logistik Usaha Kecil Menengah | 2022-05-27 08:29:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah menaikkan enam ruas tol binaan Jasa Marga pertanggal 17 Januari 2020. Pasalnya, kenaikan tarif tol tersebut dinilai kontraproduktif dengan kondisi perekenomian Indonesia dewasa ini.
Keenam ruas tol yang mengalami penyesuaian t ... Berita Selengkapnya |
| Peningkatan Kebanggaan terhadap Produk Lokal bagian Upaya Membangun Kemandirian Bangsa | 2022-05-24 20:33:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia harus konsisten dan meluas agar produk negeri sendiri mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri, merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian bangsa.
"Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini harus terus diga ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022 | 2022-05-20 09:15:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati memberikan catatan terkait publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen pada kuartal I-2022. Menurut Anis, pertumbuhan ini tak lepas dipengaruhi oleh Low Base Effect. Diketahui, Low b ... Berita Selengkapnya |
| Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah | 2022-05-13 06:45:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab, harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Part ... Berita Selengkapnya |
| Rofik Hananto Sesalkan Ketidakkonsistenan Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng | 2022-05-02 20:31:11 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait upaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.
"Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Larang Ekspor CPO, Rudi Hartono: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba Salah | 2022-05-01 21:02:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 menuai pro dan kontra. Meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah ... Berita Selengkapnya |
| Soal Minyak Goreng, Pengamat Sebut Tidak Ada Masalah dalam Undang-Undang Tetapi Permendag-nya | 2022-04-24 23:07:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dirinya tidak melihat adanya masalah dalam peraturan perundang-undangan terkait persoalan kenaikan minyak goreng. Masalah itu, lanjut dia, justru muncul dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang sering kali berubah dan implementasinya tida ... Berita Selengkapnya |
|
|
