Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
2025, Hanya Akan Ada 25 BUMN | Tuesday 04 Oct 2011 16:10:29

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah bakal terus melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN. Pada 2025 mendatang, ditargetkan hanya ada 25 perusahaan pelat merah, dari jumlah saat ini yang mencapai 141 perusahaan.

Pasalnya, jumlah BUMN yang ada saat ini berlebihan sehingga menyebabkan tidak terfokusnya tugas BUMN tersebut. Pasalnya, ada beb
...

BPK Temukan 11.430 Kasus | Tuesday 04 Oct 2011 16:04:49

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 11.430 kasus senilai Rp 26,68 triliun. Data ini merupakan hasil audit sepanjang Semester I/2011. Hal ini dikatakan Ketua BPK Hadi Poernomo di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/10).

"Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I/2011 terdiri atas entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah
...

SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport | Monday 03 Oct 2011 15:58:17

*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT.
...

Pemerintah Kembali Ajukan RUU JPSK ke DPR | Friday 30 Sep 2011 23:45:20

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah memastikan segera kembali mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) kepada DPR. Pengajuan ini dilaksanakan sebelum akhir Oktober ini.

“Pasti kami segera kami masukan (ke DPR), karena dari sisi pemerintah dalam tahap penyempurnaan. Itu salah satu UU yang wajib s
...

Pemerintah Tetap Naikan Harga TDL 10 Persen | Thursday 29 Sep 2011 22:56:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah akan tetap menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) hingga 10 persen. Langkah ini akan tetap diambil, biarpun akan berpengaruh berkurangnya subsidi. Dengan begitu, kenaikan TDL bisa dilakukan. Demikian ditegaskan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, saar raker dengan Komisi VII DPR di ...

BPK Sanggupi Audit Pembelian Saham Newmot | Thursday 29 Sep 2011 22:52:06

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyanggupi melaporkan audit permintaan DPR terhadap pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam 14 hari ke depan. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut dia, kesanggupan i
...

RAPBN 2012 Tidak Prorakyat | Wednesday 28 Sep 2011 21:52:40

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski nilainya meningkat ketimbang tahun lalu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012 sebesar Rp 1.418,497 triliun tidak berpihak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan besaran anggaran yang dialokasikan hanya dana yang bersifat residual dan terbatas bagi warga mi ...

Presiden Himbau Pelaku Pasar Tidak Panik | Friday 23 Sep 2011 18:29:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Jatuhnya bursa saham Asia ikut menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, ia mengimbau pelaku pasar (pasar saham dan pasar modal) untuk tidak panik dengan situasi perekonomian global yang terus memburuk.

"Tidak perlu ada kepanikan dan kecemasan yang berlebihan. Mudah-mudahan kalau sistem berjalan dan
...

Bursa Saham Asia Ambruk | Friday 23 Sep 2011 18:24:43

TOKYO (BeritaHUKUM.com) – Pasar saham Asia mengalami pelemahan pada Jumat (23/09), dengan indeks gabungan mencapai penurunan mingguan terendah sejak 2008.

Melemahnya bursa Asia ini dipicu peringatan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia soal perekonomian global, seperti dilansir BBC.

Sebelumnya, Kepala IMF, Christine Lagarde, mengat
...

Pertumbuhan Ekonomi Berasal Dari Bidang Teknologi. | Wednesday 21 Sep 2011 18:09:16

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menyatakan prihatin atas penggunaan jaringan broadband di Indonesia. Pasalnya, sebagain penguna broadband hanya berakifitas di jejaring sosial. Padahal masih banyak hal-hal yang lebih bermanfaat dalam pengunaan broadband.

"Sayang sekali, penggunaan broadband intern
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]