| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Harus Segera Renegosiasi Kontrak Pertambangan | Wednesday 01 Feb 2012 22:48:59 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta pemerintah melalui Menteri ESDM untuk segera menyelesaikan proses renegosiasi kontrak pertambangan, seperti Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada Februari 2012 ini.
Jika tidak dilakukan, lanjut dia, ... Berita Selengkapnya |
| Belum Dapat Sertifikasi, Pesawat SMK Dibanderol Rp 1,3 M | Tuesday 31 Jan 2012 22:38:21 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski belum lulus uji terbang dan sertifikasi yang diperlukan, pesawat terbang rakitan siswa SMKN 29 DKI Jakarta yang diberi nama Jabiru J430 telah dibanderol Rp 1,3 miliar per unit. Mahalnya produk tersebut, karena 90 persen bahannya masih diimpur dari luar negeri.
“Biaya perakitan pesawat ini mencapai Rp 200 juta. ... Berita Selengkapnya |
| Pengusaha dan Buruh Capai Lima Kesepakatan | Friday 27 Jan 2012 23:27:13 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dialog antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja atau Buruh yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa, akhirnya menghasilkan lima keputusan bersama yang telah disepakati. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/1) malam.
“Lima putusan tersebut, antara ... Berita Selengkapnya |
| Menkeu Tunggu Kemenperin Ajukan Insentif Mobnas | Friday 27 Jan 2012 00:54:48 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menunggu Kementrian Perindustrian berinisiatif mengajukan rancangan insentif untuk pembuatan mobil nasional (mobnas). Kemneteriannya sangat mendukung untuk produksi mobnas yang merupakan karya anak bangsa.
"Kami tunggu Kemenperin mengusulkan suatu bentuk insentif, karena pro ... Berita Selengkapnya |
| Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran Rp 12 Triliun | Thursday 19 Jan 2012 14:59:32 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah memastikan bahwa pogram pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tetap akan dilaksanakan mulai 1 April mendatang. Hal ini harus dilakukan sebagai bagian menyehatkan fiskal. Anggaran subsidi BBM hanya untuk angkutan umum dan sepeda motor, bukan untuk kendaraan pribadi.
"Untuk kesehatan fiskal. Program p ... Berita Selengkapnya |
| KAI Segera Terapkan Sanksi Kurungan dan Denda | Tuesday 17 Jan 2012 20:40:15 |
 |
*Bagi penumpang yang masih berada di atap gerbong kereta api
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera memberlakukan hukuman maksimal tiga bulan dan denda Rp 15 juta terhadap penumpang yang kedapatan berada di atap gerbong kereta rel listrik (KRL). Hal ini menyusul pemasangan bola-bola beton di sejumlah stasiun di Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Perlu Dukungan Kebijakan BI | Sunday 15 Jan 2012 23:11:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI atau BI rate pada level 6 persen pada akhir pekan ini. Hal itu diambil atas pertimbangan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.
“Tapi upaya BI dari sisi moneter untuk perbaikan ekonomi di dal ... Berita Selengkapnya |
| Konfederasi SP Bersatu Untuk Perkuat Perjuangan Pekerja | Sunday 15 Jan 2012 20:59:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Empat konfederasi serikat pekerja besar membentuk sekretariat bersama (Sekber) di gedung Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Jakarta, Kamis (12/1) lalu. Langkah ini diambil untuk memperkuat perjuangan pekerja/buruh dalam mengembangkan usaha bersama.
Keempat konfederasi tersebut, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh ... Berita Selengkapnya |
| Nike Akhirnya Mau Bayar Upah Lembur Pekerja | Thursday 12 Jan 2012 23:23:57 |
 |
NEW YORK (BeritaHUKUM.com) – Ribuan pekerja PT Nikomas di Serang, Banten yang merupakan salah satu pabrik subkontrak produsen aparel dan sepatu dunia, Nike International Ltd segera mendapatkan ganti pembayaran upah lembur senilai total 1 juta dolar AS atau setera Rp 9,1 miliar..
Pembayaran tersebut diberikan, setelah perwakilan pekerja, Serikat ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Paksakan Pembatasan Subsidi dan Konversi BBM | Tuesday 10 Jan 2012 20:25:04 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM berlaku mulai 1 April 2012, tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersaman dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi.
“Jika ... Berita Selengkapnya |
|
|
