| EkBis |
 |
|
| |
| Pemerintah Tidak Cabut Subsidi Bagi Nelayan | Monday 27 Feb 2012 17:35:38 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemerintah memastikan akan menunda pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan. Harga BBM untuk nelayan pun takkan mengalami kenaikan. Hal ini sebagai komitmen untuk melindungi nelayan.
"BBM bersubsidi akan tetap diberikan kepada nelayan. Nelayan tetap dapat subsidi dan tidak ada harga naik untu ... Berita Selengkapnya |
| Konflik Antarpekerja, Freeport Hentikan Operasional | Monday 27 Feb 2012 17:29:03 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Perusahaan tambang terbesar dunia, PT Freeport Indonesia (PTFI) menunda operasi tambangnya di Papua. Kebijakan ini diambil, karena adanya konflik yang terjadi antarpekerja. konflik di tuduh pekerja tersebut membuat perusahaan tambang emas dan tembaga itu kesulitan untuk beroperasi.
Seperti yang dilansir Bloomberg, jur ... Berita Selengkapnya |
| Mobil Kiat Esemka Tiba di Jakarta | Saturday 25 Feb 2012 03:17:24 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) setelah melakukan perjalanan lebih dari 12 jam dari Solo, Jawa tengah, akhirnya mobil Kiat Esemka tipe Rajawali tiba di Jakarta, Sabtu (25/2) Dini hari. Mobil dikemudikan secara bergantian oleh Wakil Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Roy Suryo.
Mobil ini diinapkan di Hotel Puri Ca ... Berita Selengkapnya |
| Langgar Izin Eksploitasi, BP Migas Usir GM Petrochina | Wednesday 22 Feb 2012 20:15:36 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah memulangkan General Manager Joint Operating Body (GM JOB) PT Petrochina Jabung, Zang Jung Wen. Hal ini terkait dengan ditemukannya pelanggaran mengenai izin prinsip dalam kegiatan ekploitasi atau pengeboran 18 sumur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jamin Aturan Migas Prorakyat | Monday 20 Feb 2012 21:07:29 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pemerintah akan menjamin soal wewenang, Regulasi pengelolaan minyak dan gas bumi, dipastikan akan bersikap Prorakyat.
Regulasi akan prorakyat, khususnya r ... Berita Selengkapnya |
| Bank Islam Malaysia Berniat Beli Bank Muamalat | Tuesday 14 Feb 2012 00:34:42 |
 |
KUALA LUMPUR (BeritaHUKUM.com) Bank Islam, bank syariah terbesar kedua di Malaysia, memulai pembicaraan untuk membeli saham PT Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Kelompok perusahaan keuangan Islam Malaysia BIMB Holdings Bhd memiliki 51% saham Bank Islam. Padahal, para pejabat BIMB Holdings sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak ter ... Berita Selengkapnya |
| Nokia Segera PHK 4.000 Karyawan | Thursday 09 Feb 2012 02:06:30 |
 |
FINLANDIA (BeritaHUKUM.com) Nokia akan memberhentikan 4.000 karyawan di Finlandia, Meksiko, dan Hungaria. Langkah ini sebagai bagian dari upaya memangkas biaya. Pengumuman ini dikeluarkan hari Rabu (8/2) ketika perusahaan pembuat telepon genggam tersebut berusaha bertahan di pasar ponsel pintar dunia.
Empat ribu pegawai ini adalah bagian dari ... Berita Selengkapnya |
| Jaga Ketahanan Pangan, Beri Insentif Bagi Petani | Wednesday 08 Feb 2012 00:24:57 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan insentif untuk petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
"Dengan adanya insentif yang baik, maka petani mau menanam bahan pangan," ujar SBY saat membuka Seminar dan Pameran Pangan Nasional "Jakarta Food Security Summit: Feed Indones ... Berita Selengkapnya |
| Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Melaju Pesat | Tuesday 07 Feb 2012 00:55:12 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Sepanjang tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Jakarta melaju pesat dibadingkan dengan lainnya. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta mencapai 6,6 persen atau lebih tinggi 0,1 persen dibanding PDB Nasional yang hanya mencapai 6,5 persen.
Bahkan, ibu kota RI berada pada peringkat pertama pertumbuhan ... Berita Selengkapnya |
| Buruh Mestinya Dapat Menerima Penetapan UMK | Friday 03 Feb 2012 18:06:25 |
 |
JAKARTA BeritaHUKUM.com) Pemerintah berpendapat bahwa Dewan Pengupahan Daerah sudah cukup aktif dalam melakukan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) . Mestinya buruh menerima keputusan tersebut. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Perkonomian Hatta Rajasa, usai rapat koordinasi tumpang tindih lahan dan perburuhan di Jakarta, Jum'at (3/2).
... Berita Selengkapnya |
|
|
