Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Indonesia Diprediksi Jadi Masa Depan Asia | Monday 05 Nov 2012 09:07:30

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Bangkitnya Asia saat ini menjadi sorotan negara di seluruh dunia. Banyak yang memprediksi kebangkitan perekonomian Asia dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun lagi. Bahkan Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara dengan tingkat ekonomi tinggi setelah Cina, USA, India, Jepang, Brasil, dan Rusia.

"Indonesia telah
...

SBY Bertemu CEO BP, Prudential, dan Jardine | Sunday 04 Nov 2012 20:24:06

LONDON, Berita HUKUM - Di hari terakhir kunjungan resmi kenegaraan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhirinya dengan menjadi pembicara utama di acara forum bisnis Indonesia-Inggris Raya pada Jumat, (2/11). Forum ini berlangsung di Istana St. James Palace, salah satu Istana kerajaan tertua dan berlokasi di daerah elite Pall Mall.

Presiden Y
...

Menkeu: Gunakan Utang Luar Negeri Secara Selektif | Sunday 04 Nov 2012 19:59:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardoyo menyambut baik Surat Edaran Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam Nomor: SE–592/Seskab/XI/2012 untuk membatasi pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD, karena penggunaan utang luar negeri harus dilakukan secara selektif.

"Saya belum baca surat itu, tapi saya secara umum m
...

Utang RI Hampir Rp 2.000 Triliun, Pemerintah Sulit Bikin Rakyat Sejahtera | Sunday 04 Nov 2012 16:41:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah utang luar negeri atau Surat Utang Negara (SUN). Semakin tinggi utang negara, maka semakin kecil peluang pemerintah untuk sejahterakan rakyat.

"Maka itu kami mendesak pemerintah untuk mengurangi utang negara yang saat ini hampir menyentuh angk
...

Angka Kebutuhan Hidup Layak DKI 2013 Ditetapkan Rp 1.978.789 | Saturday 03 Nov 2012 09:23:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp 1.978.789 per bulan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan besarnya KHL baru ini dalam rapat bersama beberapa organisasi yang mewakili buruh se-Jakarta di Gedung Balaikota Jakarta, Jumat (2/11).

Angka tersebut m
...

LPCK: Laba Bersih Lippo Cikarang Melonjak 93,51% | Friday 02 Nov 2012 16:05:02

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) hingga kuartal III-2012 mencatatkan laba bersih konsolidasi senilai Rp286,46 miliar, meningkat 93,51% dibanding periode yang sama 2011 sebesar Rp148,03 miliar.

Presiden Direktur LPCK, Meow Chong Loh, menjelaskan peningkatan laba ini ditopang tumbuhnya pendapatan usaha mencapai Rp744.99 miliar
...

Pameran Indocomtech 2012 Kembali Dibuka | Thursday 01 Nov 2012 08:29:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Ajang pameran komputer Indocomtech kembali digelar. Pameran yang diselenggarakan oleh Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) dengan Dyandra Promosindo ini dibuka secara resmi pada 31 Oktober 2012 (kemarin) dan akan berakhir pada 4 November 2012.

Masih sama dengan ajang Indocomtech sebelumnya, pameran i
...

Anggaran Infrastruktur Tahun Depan Diatas Rp 204 Triliun | Tuesday 30 Oct 2012 15:37:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Belanja infrasturktur pada 2013 diestimasi mencapai lebih dari Rp 204 triliun akibat penghematan subsidi listrik dan optimalisasi penerimaan APBN 2013.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan, anggaran infrastruktur pada 2013 mencapai lebih dari Rp 203 triliun-Rp 204 triliun. Peningkatan ini utamanya disebabkan
...

64 Persen Industri Mutiara Bangkrut | Tuesday 30 Oct 2012 09:58:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Dirjen Pemasaran dan Pengelolahan Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P. Hutagalaung mengatakan, hampir 64 persen industri pengusaha mutiara mengalami kebangkrutan.

Hal tersebut diduga akibat masuknya mutiara air tawar asal China ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah.

“Dari 86
...

Ombudsman: Pelayanan Klaim Asuransi TKI Buruk | Saturday 27 Oct 2012 19:50:36

JAKARTA, Berita HUKUM – Buruknya pelayanan di dalam pencairan klaim asuransi terhadap TKI bermasalah (TKIB) menjadi sorotan Ombudsman. TKIB yang pulang ke tanah air setelah bekerja di luar negeri yang ditemui di Balai Pendataan Kepulangan (BPK) TKI di Selapajang, Tangerang, Banten, masih banyak mengalami kesulitan untuk mencairkan klaim asuransi ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]