| EkBis |
 |
|
| |
| RUPS Perpanjang Masa Jabatan Dirut Pertamina Karen Agustiawan | Thursday 07 Mar 2013 17:49:03 |
 |
JAKARTA,Berita HUKUM - Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) melalui surat keputusan No.SK-174/MBU/2013 tertanggal 5 Maret 2013. Surat Keputusan tersebut secara resmi telah diserahkan kepada Karen Agustia ... Berita Selengkapnya |
| Pertamina Raih Laba Rp 25,89 Triliun | Thursday 07 Mar 2013 13:07:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM – Laba Pertamina di tahun 2012 tercatat 2,76 miliar dolar AS atau Rp 25,89 triliun. Nilai ini lebih besar dari yang ditargetkan oleh pemegang saham yaitu 2,67 miliar dolar AS atau sebesar Rp 25,05 triliun.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyatakan perolehan laba tahun 2012 tersebut meningkat signifikan dibanding ... Berita Selengkapnya |
| Mentan Optimistis Tahun Ini Surplus Beras 7,5 Juta Ton | Thursday 07 Mar 2013 09:36:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Produksi padi nasional tahun 2012, menurut angka sementara (ASEM) Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 69,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami kenaikan sebesar 3,29 jutaton (5,00 persen) dibanding tahun 2011. Berdasarkan keberhasilan tahun 2012, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono optimistis ketersediaan be ... Berita Selengkapnya |
| 'Timing' Tidak Tepat, Pemerintah Belum Naikkan Harga Elpiji 12 Kg | Wednesday 06 Mar 2013 16:10:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hingga saat ini belum merekomendasi kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) sebesar 30 persen pada pertengahan Maret 2013. Alasannya, saat ini waktunya belum tepat untuk menaikkan harga jual elpiji itu.
"Kita belum merekomendasikan sama sekali untuk dinaikkan, situasinya tidak memungkinkan untuk dinaikkan. Ja ... Berita Selengkapnya |
| Tekan Inflasi, Pemerintah Kaji Ulang Batasan Impor Hortikultura | Wednesday 06 Mar 2013 09:47:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan mengkaji ulang kebijakan pembatasan impor hortikultura sesuai dengan supply and demand, menyusul melambungnya tingkat inflasi Februari tahun ini (0,75%) yang diduga terkait dengan ketentuan pembatasan impor hortikultura itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pengkajian ulang ... Berita Selengkapnya |
| Ekspor Non Migas Tahun 2012 Surplus 3,9 Miliar Dollar | Tuesday 05 Mar 2013 12:49:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Neraca perdagangan non migas selama tahun 2012 menunjukkan surplus hingga 3,9 miliar dollar AS, sementara di sektor migas terjadi defisit hingga 5,6 miliar dollar AS.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi pada konperensi pers di kantornya, Senin (4/3), menjelaskan defisit neraca perdagangan migas itu dipicu oleh tin ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Kementerian Diblokir, Realisasi Belanja K/L Hingga Awal Maret 2013 Capai 4,9% | Monday 04 Mar 2013 21:17:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga awal Maret 2013, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru mencapai Rp 28,88 triliun atau 4,9% dari total belanja K/L sebesar Rp 594 triliun. Dari jumlah anggaran belanja K/L Rp 594 triliun itu, sebanyak Rp 100 triliun di antaranya masih dalam status diblokir/dibintang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowa ... Berita Selengkapnya |
| 40 Tahun AQUA Bersama Indonesia | Monday 04 Mar 2013 17:51:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai pelopor produsen air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia, AQUAGroup menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh masyarakat Indonesia selama 40 tahun keberadaannya. AQUA juga mempertegas komitmen mendukung terwujudnya keluarga Indonesia sehat untuk Esok yang Lebih Baik melalui perkenalan logo ba ... Berita Selengkapnya |
| Anggaran PU 2014 Diproyeksikan Mencapai Rp110 Triliun | Monday 04 Mar 2013 10:42:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -- Kementerian Pekerjaan Umum memproyeksikan kebutuhan anggaran tahun 2014 mencapai Rp 85 triliun-Rp 110 triliun.
Kebutuhan anggaran itu guna memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam konsultasi regional Kementerian PU mengungkapkan kebutu ... Berita Selengkapnya |
| Tidak Mengantongi Izin, 22 Provider Ilegal Akan Ditindak | Monday 04 Mar 2013 10:04:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pekan ini akan menertibkan pemasangan fiber optik yang tidak berizin. Pasalnya dari sekitar 25 provider yang menjalankan bisnis ini, diketahui cuma tiga perusahaan yang mengantongi izin gali dari Dinas Pekerjaan Umum.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan menegaskan bagi perusaha ... Berita Selengkapnya |
|
|
