| EkBis |
 |
|
| |
| 30 Juta UMKM Bangkrut, Kemenkop UKM Diminta Lakukan Pedataan dan Evaluasi | 2021-04-09 21:27:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ,Berdasarkan pernyataan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) sebesar 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Memperhatikan dampak ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk segera mel ... Berita Selengkapnya |
| Waspadai Indikator Makro Ekonomi, DPR: Prioritaskan ULN pada Pembangunan Berkelanjutan | 2021-03-27 03:11:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2021 menjadi tantangan besar dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi. Tentu tidak hanya melalui kerja sama dengan sejumlah stakeholder, tapi dibutuhkan manuver dan kerja keras dalam menekan kontraksi di setiap kuartal. Masyarakat dan dunia usaha memegang peranan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Dan P ... Berita Selengkapnya |
| Impor Beras di Masa Panen Menyakiti dan Merugikan Petani | 2021-03-24 14:41:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana impor beras 1 juta ton di masa panen, merupakan kebijakan yang sangat menyakitkan dan merugikan petani. Demikian disampaikan oleh M. Nurul Yamien, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah.
"Nasib buruk petani selalu berulang dengan mengalami kerugian justru di saat panen raya tiba, karena hasil ... Berita Selengkapnya |
| Sengkarut Wacana Impor Beras, Rakyat Kecil Tetap Menjadi Korban | 2021-03-22 07:37:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana Pemerintah terkait impor beras mengalami simpang siur sehingga tidak ada kesatuan argument antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga Direktur Utama Bulog Budi Waseso.
Menanggapi sengkarut komunikasi publik beserta kebijakan negara ... Berita Selengkapnya |
| Rencana Pemerintah Ubah Tarif Pajak Mobil Listrik Perlu Kajian Mendalam | 2021-03-17 09:09:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengusulkan perubahan tarif Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan mobil listrik kepada Komisi XI DPR. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia un ... Berita Selengkapnya |
| Cinta Produk Indonesia Harus Jadi Gerakan yang Didukung Seluruh Anak Bangsa | 2021-03-06 10:03:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dukung gerakan cinta produk anak negeri, sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kebangsaan untuk mendorong kebangkitan perekonomian nasional.
"Pada situasi di mana tekanan terjadi di sejumlah sektor akibat pandemi Covid-19, kita perlu gerakan bersama untuk bangkit menghadapi tanta ... Berita Selengkapnya |
| Sambangi BP2MI, Menparekraf: Selain Duta Wisata, PMI Juga Duta Produk Ekonomi Kreatif | 2021-03-03 20:45:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyambangi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani di Kantor Pusat BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (3/3).
Pertemuan ini guna berbincang mengenai rencana menindaklanjuti peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan devisa yang tel ... Berita Selengkapnya |
| Free Covid Corridor untuk Dorong Ekonomi Bali | 2021-03-02 12:22:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembenahan seluruh sektor pendukung pariwisata terus dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi. Hal itu terungkap dalam Dialog Produktif KPCPEN FMB9 dengan tema 'Vaksinasi Datang Pariwisata Gemilang' yang digelar secara virtual, Senin (1/3) siang.
Hadir dalam dialog tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi ... Berita Selengkapnya |
| Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan | 2021-02-26 06:30:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polri dalam hal ini Korps Lalu Lintas (Korlantas) menegaskan bahwa seluruh kegiatan tender pengadaan barang maupun jasa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Sub Bagian Pengadaan, Bagian Perencanaan dan Administrasi, Korlantas, AKBP Satrio Wibowo, saat ditemui pewarta BeritaHUKUM di kanto ... Berita Selengkapnya |
| Royalti 0 Persen Hilirisasi Batu Bara Harus Selektif | 2021-02-25 07:11:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah harus selektif dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembebasan royalti 0 persen terhadap perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi. Mulyanto mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan betul-betul mengawasi pelaksanaan ke ... Berita Selengkapnya |
|
|
