| EkBis |
 |
|
| |
| Dirut Pertamina Dinobatkan Sebagai Eksekutif Perempuan Berpengaruh di Industri Migas | Saturday 11 May 2013 08:00:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM – Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, masuk urutan pertama dalam the 15 Most Influential Female Executives in the Oil and Gas Industry versi lembaga training dan event Terrapinn yang berbasis di London.
Terrapinn, yang merupakan penyelenggara Kongres Perusahaan Minyak Nasional Dunia (the World National Oil Comp ... Berita Selengkapnya |
| Sambut Lebaran, PT KAI Tingkatkan Keamanan Cegah Praktik Calo | Friday 10 May 2013 23:08:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Kerata Api Indonesia (KAI) berjanji akan mengoptimalkan pelayanan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Ini dilakukan untuk memastikan pelayanan optimal bagi pemudik menjelang Lebaran tahun ini.
“Tentunya pelayanan akan kami tambah dan tentunya lebih baik dibanding tahun ... Berita Selengkapnya |
| IGJ: Kenaikan BBM Pacu Impor Ikan dan Pangan | Thursday 09 May 2013 23:18:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia for Global Justice memperkirakan kenaikan Bahan Bakar Minyak menjadi Rp 6500,- akan berdampak pada membanjirnya produk pangan impor di Indonesia. Jika wacana ini direalisasikan, maka impor pangan diperkirakan melonjak hingga lebih dari 30 persen.
Direktur Eksekutif IGJ, M. Riza Damanik, menjelaskan, "setidakn ... Berita Selengkapnya |
| 450 Honorer Penagih Rekening Sah Ditanggung Tirtanadi | Thursday 09 May 2013 14:15:26 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menghimbau kepada seluruh pegawai honorer tim penagih rekening air agar tidak resah dan tetap bekerja maksimal serta tidak terpancing isu pemutusan hubungan kerja (PHK), karena sekitar 450 orang pegawai hononer penagih rekening air sudah menjadi tanggungan perusahaan.
Pelaksana ... Berita Selengkapnya |
| Dua Parpol Ini Minta Penerapan Harga BBM Ditunda | Wednesday 08 May 2013 19:54:56 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Wacana Pemerintah Pusat untuk menetapkan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Subsidi dan Nonsubsidi, ternyata banyak kalangan yang menolaknya.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Aceh Utara, Iskandar Ali, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Rabu (8/5) menyatakan sikap tida ... Berita Selengkapnya |
| Rakornas IV TPID, NTT dan Balikpapan Raih Terbaik 1 | Wednesday 08 May 2013 12:12:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rakornas IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2013, dengan tema Memperkuat Kerjasama Daerah untuk Meningkatkan Perekonomian Domestik dan Menjaga Stabilitas Harga untuk Kesejahteraan Masyarakat yang berlangsung ... Berita Selengkapnya |
| Soetrisno Bachir: Ekonomi Indonesia Dikuasai “Asing dan Aseng” | Monday 06 May 2013 20:16:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) Soetrisno Bachir mengatakan umat Islam krisis sumberdaya manusia yang bergelut dalam dunia ekonomi dan kewirausahaan, “bidang itu banyak dikuasai oleh “asing dan aseng,” katanya.
Padahal dahulu, nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan misi dakwah Islam banyak mere ... Berita Selengkapnya |
| Forum Kerjasama Bisnis Indonesia dan Italia, Perluas Akses Pasar | Monday 06 May 2013 15:15:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM – Comprehensive Economic Partnership di Hotel Kempinski, Jakarta, mengenai perdagangan dan Kerjasama Ekonomi Internasional antara Indonesia dan Italia, dibuka oleh Menteri Ekonomi Italia, Mr. H.E. Corrado Passera dan Menteri Koordinator Perekonomian RI Bapak M. Hatta Rajasa, Senin (6/5).
Forum ini memberikan kesempatan baik ... Berita Selengkapnya |
| Bukan MP3EI, Tapi Jalankan Pembaruan Agraria Sejati | Sunday 05 May 2013 20:23:04 |
 |
MANADO, Berita HUKUM - Menyikapi pernyataan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Hendarman Supandji, yang akan berupaya mengharmoniskan segala peraturan terkait upaya memperlancar MP3EI dan Skenario UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sehingga berbeda dengan peraturan sebelumnya sehingga lebih me ... Berita Selengkapnya |
| KKP Harus Tekan Impor Garam | Saturday 04 May 2013 10:51:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hampir setiap tahun Indonesia melakukan importasi garam dari berbagai negara, tidak lebih dari 500 ribu ton didatangkan untuk memenuhi pasokan dalam negeri.
Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin mengatakan, seharusnya produksi garam konsumsi maupun industri dikelola oleh industri dalam negeri. Artinya, alih teknologi ... Berita Selengkapnya |
|
|
