| EkBis |
 |
|
| |
| Ekspor Gas ke Luar Negeri Akan Dikaji Ulang | Wednesday 15 May 2013 02:41:36 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintahan Aceh dan Papua, Marzuki Daud mengatakan akan mendata ulang kembali persoalan ekspor gas ke luar negeri.
Menurut dia yang juga sebagai Anggota Komis VI DPR-RI, saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM.com, Selasa (14/5) bahwa perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama perusaha ... Berita Selengkapnya |
| Waspadai Inflasi Terkait BBM, BI Pertahankan BI Rate 5,75 Persen | Tuesday 14 May 2013 17:48:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan April mengalami deflasi, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (14/5) ini memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 5,75%, karena BI tetap mewaspadai tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan ekspektasi inflasi terkait dengan rencana kebijakan BBM yang ... Berita Selengkapnya |
| Triwulan Pertama, Telkom Bukukan Laba Tiga Triliun Lebih | Monday 13 May 2013 23:12:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada triwulan pertama tahun 2013, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menghasilkan laba yang cukup memuaskan.
Menurut Operation Vice President Public Relations Telkom, Arif Prabowo, pihaknya telah membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 3,4 triliun. Perolehan tersebut meningkat 4,7 persen dibandingkan periode t ... Berita Selengkapnya |
| BPOM: AWAS, Kosmetik Ini Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang | Monday 13 May 2013 19:50:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, Badan POM secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran kosmetika, termasuk kemungkinan penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam sediaan kosmetika.
Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM di ... Berita Selengkapnya |
| 1 Juni, E-Ticketing KA Mulai Berlaku | Monday 13 May 2013 11:03:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencananya, mulai 1 Juni 2013, sistem tiket elektronik dan tiket kereta api per jarak akan mulai berlaku di seluruh lintas di Jabodetabek.
Manajer Komunikasi PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), Eva Chairunnisa, mengungkapkan hal itu beberapa waktu lalu. “Rencananya memang seperti itu (diberlakukan mulai 1 Juni 2013),” u ... Berita Selengkapnya |
| Harga BBM Bersubsidi Diajukan Rp 6.000 Per Liter | Sunday 12 May 2013 12:15:39 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan mengajukan harga maksimum Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi kepada DPR sebesar Rp 6.000 per liter. Namun, tak dijelaskan kapan kepastian kenaikan harga ini diberlakukan.
"Pemerintah secara tegas tetap mengajukan kenaika ... Berita Selengkapnya |
| Iwapi Keluhkan Tingginya Bunga Perbankan | Sunday 12 May 2013 09:36:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) mengeluhkan sulitnya mencari modal dalam rangka pengembangan usaha. Hal ini dikarenakan suku bunga perbankan yang tinggi hingga di atas 16 persen.
“Apabila dibandingkan dengan China, suku bunga banknya hanya 5,5 persen, sehingga pengusaha wanita di negara tersebut agak mudah men ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Bentuk Tim Percepatan Kilang PT Arun | Saturday 11 May 2013 19:17:11 |
 |
ACEH, Berita HUKUM – Untuk percepatan pembangunan kilang minyak BBM di PT Arun LNG Lhokseumawe, Pemerintah Pusat membentuk tim kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Universitas Malikussaleh (Unimal).
Tim itu nantinya akan menjawab persoalan pembangunan kilang BBM di PT Arun LNG ini mengikat banyak pihak negara international, sehing ... Berita Selengkapnya |
| Cina Setujui Renegoisiasi Harga Pembelian Gas Tangguh ke Fujian | Saturday 11 May 2013 10:03:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Cina menyetujui usulan Indonesia untuk melakukan renegosiasi kontrak harga gas dari Kilang LNG Tangguh, Papua Barat ke Fujian, Cina. Persetujuan ini disampaikan delegasi Cina National Offshore Oil Corporation (CNOOC) yang dipimpin oleh Chairman, Board of Directors CNOOC Wang Yilin dalam pertemuan dengan Menteri En ... Berita Selengkapnya |
| 10% Campuran BBN Untuk Target Penggunaan Biodesel | Saturday 11 May 2013 08:16:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan menaikkan mandatori pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari 7,5% menjadi 10%.
Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kenaikan mandatori tersebut diharapkan akan meningkatkan target penyerapan biodiesel di dalam ... Berita Selengkapnya |
|
|
