| EkBis |
 |
|
| |
| 100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional | 2021-05-16 10:31:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dalam situasi pandemi Covid-19 tak lepas dari peran penting Polri guna menyukseskan kebijakan tersebut.
Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi politik Arya Wishnuardi saat dimintai tanggapannya mengenai kinerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Minggu (1 ... Berita Selengkapnya |
| 132 Jakpreneur Ikuti Festival Produk-produk Kreatif | 2021-05-14 11:27:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Scarf Media mengadakan Festival Produk-produk Kreatif secara online sejak 26 April sampai 23 Mei 2021 mendatang. Kegiatan ini diikuti 132 pelaku UMKM binaan (Jakpreneur).
Dalam festival ini ditampilkan 1.600 prod ... Berita Selengkapnya |
| Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen | 2021-05-10 14:38:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan, penanganan pandemi masih belum konsisten sehingga ketinggalan dari ... Berita Selengkapnya |
| Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat | 2021-05-07 23:08:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menjelaskan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali berdampak sangat besar terhadap ekonomi masyarakat. Menurut politisi dari daerah pemilihan Bali ini, kondisi masyarakat di destinasi wisata utama Indonesia tersebut sangat menga ... Berita Selengkapnya |
| Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit | 2021-05-06 03:54:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021 atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS). Posisi itu naik 4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy). Angka ini menunjukkan utang ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam terhadap Peternak Lokal | 2021-05-01 21:42:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah antisipasi dampak akan masuknya komoditas daging ayam yang sebentar lagi membanjiri tanah air akibat impor. Diketahui daging ayam impor asal Brazil akan masuk tanah air akibat kekalahan Indonesia dalam sengketa perdagangan di WTO melawan Brasil.
Akmal mengat ... Berita Selengkapnya |
| 115 Travel Gelap Langgar Larangan Mudik dan Izin Trayek, Polda Metro: Diamankan Sampai Lebaran Usai | 2021-04-29 19:11:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan sebanyak 115 kendaraan travel yang diduga melanggar aturan larangan mudik Pandemi Covid-19 dan ijin operasional.
"Ada 115 kendaraan yang diamankan terdiri dari kendaraan ELF dan L 300 sebanyak 64 unit sedangkan kendaraan minibus sebanyak 51 unit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Ko ... Berita Selengkapnya |
| Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat | 2021-04-28 04:43:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 harus tepat dan akurat. Perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipr ... Berita Selengkapnya |
| Melawan Lupa, Ekonom Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Skandal BLBI | 2021-04-20 02:12:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus benar-benar serius menuntaskan mega skandal BLBI yang telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.
Penuntasan skandal BLBI juga menjadi wujud menunaikan janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 silam dalam hal pemberantasan korupsi.
"Mari kita melaw ... Berita Selengkapnya |
| Azis Syamsuddin: 17 Produk Dibuat di Dalam Negeri, APBN Bisa Hemat Rp225 Triliun | 2021-04-15 15:48:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk aktif mengawasi penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional. Pasalnya, APBN memiliki potensi penghematan hingga Rp225 triliun jika industri nasional mampu mengoptimalkan produk dalam negeri dalam pengadaan barang m ... Berita Selengkapnya |
|
|
