Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Dukung Konversi BBM ke BBG, TNI Gunakan Pertamina Envogas | Wednesday 04 Sep 2013 16:17:26

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina (Persero) bersama Tentara Nasional Indonesia memperkuat komitmen pemanfaatan bahan bakar gas dengan digunakannya 'Pertamina Envogas' sebagai bahan bakar kendaraan operasional di lingkungan TNI.
Komitmen tersebut ditandai oleh penggunaan 'Pertamina Envogas' sebagai brand bahan bakar gas Pertamina pada kendaraan
...

KADIN Dubai Akan Menggelar Global Islamic Economy Summit | Wednesday 04 Sep 2013 13:21:53

DUBAI, Berita HUKUM - Setelah meluncurkan pernyataan “Dubai : Ibu Kota Keuangan Syariah Dunia” oleh Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Dubai bekerjasama dengan Thomson Reuters untuk menggelar ajang 'Global Islamic Economy Summit' di Dubai pada tanggal 25-26 November 2013 ...

Per September Ini, Sektor Transportasi dan Industri Wajib Gunakan Biodiesel | Wednesday 04 Sep 2013 12:39:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2013 ini mewajibkan peningkatan pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi, industri, komersial dan pembangkit listrik. Kewajiban yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 20 ...

Panglima TNI Launching Penggunaan BBG Untuk Mobil Dinas TNI | Tuesday 03 Sep 2013 12:28:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., melaunching penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk mobil dinas TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (2/9). Launching ini dilakukan bersama antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bapak Jero Wacik dengan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Bapak ...

Kementerian Kelautan Resmikan Minapolitan Kuala Idi Rayeuk | Tuesday 03 Sep 2013 02:58:47

ACEH, Berita HUKUM - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, yang di wakili staf khususnya Ir.Heriyanto Marwoto MS, Senin (2/9) meresmikan Minapolitan pelabuhan pendaratan ikan (PPI), Kuala Idi Rayeuk.

"Ir.Herianto mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta siap membantu wilayah Aceh Timur sesuai dengan kebutuhan, melalui program Pe
...

Pemerintah Terus Lakukan Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi | Sunday 01 Sep 2013 00:25:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden SBY, Kamis (29/8) sore menggelar rapat kabinet terbatas bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, dengan agenda melakukan evaluasi atas apa yang sedang Pemerintah lakukan setelah menetapkan paket kebijakan untuk mengatasi dan mengelola permasalahan ekonomi terkini yang sedang dihadapi Indonesia.

Dalam sambut
...

Tingkatkan Ketaatan Regulasi dan Pengendalian Internal | Saturday 31 Aug 2013 19:25:53

DENPASAR, Berita HUKUM - Kepala Biro Keuangan Kementrian Agama Syihabuddin Latif menegaskan pentingnya satker-satker Kementerian Agama untuk meningkatkan kataatan terhadap regulasi dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan anggaran.

“Ke depan, ketaatan terhadap regulasi harus ditingkatkan. Sistem pengendalian internal juga
...

Penuhi Kewajiban, Pemerintah Tambah Penyertaan Modal ke Sejumlah Lembaga Internasional | Saturday 31 Aug 2013 13:01:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna memenuhi kewajiban sebagai anggota dari sejumlah lembaga internasional, dan untuk tetap mempertahankan besaran persentase dari modal negara Republik Indonesia (RI), Pemerintah menambah penyertaan modal negara ke lembaga-lembaga internasional , seperti Asian Development Bank (ADB); International Bank for Reconstruction a ...

Soal 4 Paket Kebijakan, Hatta Rajasa Sebut Sudah Ada Respon yang Baik | Friday 30 Aug 2013 16:48:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan, saat ini respon terhadap 4 (empat) paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan gejolak perekonomian dunia sudah mendapatkan respon yang baik, walaupun tetap harus dijaga. Indikasinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menguat dalam sua hari ini, kemar ...

Antisipasi Kementerian PU Dalam Menghadapi Kekeringan | Friday 30 Aug 2013 15:37:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun ini merupakan tahun kemarau basah, dalam hal ini meski pun beranjak musim kemarau, kondisi waduk-waduk yang dipantau dalam kondisi normal. Berdasarkan pemantauan BMKG, kemarau tahun ini akan berakhir pada akhir September.

Namun demikian Ditjen Sumber Daya Air melalui Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Balai Besar Wilaya
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]