| EkBis |
 |
|
| |
| Indonesia Turun Kelas, Hergun: Kebijakan Ekonomi Perlu Dievaluasi | 2021-07-11 01:46:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021, Indonesia dinyatakan turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019. Dengan demikian, kebijakan ekonomi perlu dievaluasi.
Demikian disa ... Berita Selengkapnya |
| Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan 434 Formasi CPNS | 2021-07-10 13:20:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kesempatan untuk warga Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 434 formasi tersedia dengan waktu pendaftaran dibuka hingga 21 Juli 2021.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ... Berita Selengkapnya |
| PPKM Mikro Diperketat, Difokuskan di 43 Kota Kabupaten Non Jawa Bali | 2021-07-06 15:54:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.
Apabila dibandingkan kondisi Provinsi ... Berita Selengkapnya |
| Usulan PKS Kurangi Dampak PPKM Darurat: Bansos Diperluas hingga Diskon Tarif PLN | 2021-07-04 21:00:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi rencana Pemerintah akan memberikan tiga jenis bantuan sosial selama PPKM Darurat. Bantuan itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan Bansos t ... Berita Selengkapnya |
| Ekonom Sasmito Hadinagoro: PPKM Darurat Kontraproduktif | 2021-07-02 23:20:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro mengkritik keras kebijakan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dianggap mirip lockdown terselubung.
Pasalnya, kebijakan tersebut tidak efektif menekan laju penyebaran Covid-19 sehingga layak dipertimbangan kembal ... Berita Selengkapnya |
| Masih Ada 64 Juta UMKM Belum Tersentuh Program PEN | 2021-06-30 19:06:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti upaya Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan UMKM. Hal tersebut disampaikan usai Komisi XI menggelar rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Senin (28/6) lalu. Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makro ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 PMI Bermasalah dari Malaysia | 2021-06-28 08:15:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) atau Warga Negara Indonesia (WNI) katagori kelompok pekerja migran yang rentan dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, Minggu (27/6).
131 PMIB/WNI tersebut merupakan kelompok pemulangan PMI gelombang kedua. M ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan Tarif Tol Semarang - Solo, Politisi PKS: Menambah Beban Rakyat Kecil | 2021-06-27 02:28:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso menanggapi rencana kenaikan tarif tol Semarang Solo pada 27 Juni 2021 pukul 00.00 WIB nanti.
"Saya ikut prihatin akan matinya hati nurani pengelola tol Semarang-Solo ditengah pandemi yang sedang naik tajam menghawatirkan masyarakat. Kondisi ekonomi terpuruk, mala ... Berita Selengkapnya |
| Pantas BPK Was-was... Begini Mengkhawatirkannya Utang Pemerintah | 2021-06-25 14:45:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir pemerintah tidak bisa lagi membayar utang. Per April 2021 saja Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai Rp 6.527,29 triliun atau 41,18% terhadap PDB.
Menurut pandangan ekonom, utang pemerintah memang sudah mengkhawatirkan. Menurut Managing Director Political Eco ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi VI Tolak Opsi Garuda Indonesia Pailit | 2021-06-22 00:55:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nyat Kadir mengatakan bahwa opsi pailit ataupun likuidasi bukanlah pilihan yang tepat bagi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero). Oleh sebab itu, fraksinya, Partai NasDem menolak adanya pilihan pailit tersebut.
Menurut Kadir, Garuda Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia. Ia pu ... Berita Selengkapnya |
|
|
